SUBANG-Kepala Desa sudah seharusnya turut mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Keberpihakan anggaran Dana Desa (DD) untuk lembaga PAUD menunjukan keseriusan kepala desa membangun sumber daya manusia yang ada di desanya.
Kini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan keberpihakan anggaran Dana Desa untuk penyelenggaraan PAUD. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.
Pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi Jawa Barat menyambut baik kebijakan tersebut. Himpaudi berharap agar kepala desa benar-benar menunjukan keseriusannya membangun sumber daya manusia melalui penyelenggaraan PAUD.
“Kami berharap agar Permendes itu dilaksanakan oleh kepala desa untuk mendukung penyelenggaraan PAUD,” ungkap Wakil Ketua Bidang Litbang PW Himpaudi Provinsi Jawa Barat, H Ade Mulyana, S.Ag MPd kepada Pasundan Ekspres.
Dia mengatakan, kebijakan tersebut seharusnya menjadi petunjuk pelaksanaan dan teknis yang jelas untuk diikuti desa dalam pengarusutamaan layanan publik yang diatur dalam pasal diantaranya adalah layanan PAUD.
Dia mengatakan, selama ini belum terlihat kepedulian kepala desa terhadap penyelenggaraan PAUD yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kata Ade, PAUD bukan hanya tanggungjawab Pemda dalam hal ini dinas pendidikan di tingkat kabupaten saja, melainkan juga tanggungjawab kepala desa.
“Kepala desa harus mengerti bahwa PAUD ini didirikan oleh masyarakat yang tentunya memerlukan dukungan juga dari Pemerintah Desa,” ujarnya.
Dia mengatakan, menyikapi Permendes tersebut akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Mulai dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pendidikan, Asosiasi Perangkat Desa Desa Seluruh Indonesia (APDESI) termasuk pendamping desa.
“Semua yang berkepentingan akan kami ajak bicara agara semua serius mendukung penyelenggaraan PAUD,” ujarnya.
Namun, kata dia, akan melakukan penelitian terlebih dahulu untuk melihat jumlah desa di Jawa Barat yang sudah menganggarkan untuk bantuan penyelenggaraan PAUD.
“Kami akan data dulu berapa desa yang sudah menganggarkan dan berapa besarannya untuk bantuan ke PAUD,” ujarnya.(ysp)