PUSAKANAGARA-Pemerintah Kecamatan Pusakanagara menggelar rapat koordinasi jelang penyaluran bantuan Gubernur Jawa Barat bagi warga terdampak Covid-19. Rakor dilaksanakan di Ruang Rapat Kecamatan Pusakanagara, kemarin (13/4).
Perwakilan Kantor Pos Pusakanagara Nandi menyebutkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) distribusi bantuan Gubernur Jawa Barat tersebut. Pihaknya juga menyebut total bantuan yang diberikan bagi warga senilai Rp 500.000 yang terbagi menjadi 350.000 dalam bentuk sembako serta 150.000 uang tunai. “Kami diberi amanah untuk menyalurkan, tapi nanti teknisnya kami akan berkordinasi dengan pihak Desa dalam menyalurkan bantuan tersebut,” kata Nandi.
Namun, hingga saat ini pihak kantor pos juga belum menerima data nominatif penerima bantuan Gubernur Jawa Barat tersebut, yang direncanakan akan datang pada tanggal 16 April 2020 mendatang. “Kami baru mendapatkan informasi jadi nanti sembako atau logistik itu datangnya dari Bulog dan akan diarahkan ke Kecamatan lalu diantar ke desa-desa,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Pusakanagara Drs Muhammad Rudi menyebut, pemerintah di tingkat bawah wajib bahu membahu dalam mensukseskan Bantuan Gubernur Jawa Barat tersebut. “Mudah-mudahan ini merupakan solusi atas dampak Covid-19 bagi warga, meski memang tidak semua dapat bantuan,” ucap Rudi.
Ia menambahkan, dari informasi, Penerima bantuan Gubernur Jawa Barat merupakan warga yang tidak termasuk dalam penerima bantuan PKH dan BPNT dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Desa Gempol Mayo Sumaryo SE berharap, data nominatif penerima bantuan Gubernur Jawa Barat bagi warga terdampak Covid-19 bisa segera turun. Sebab, hingga saat ini pihak Desa belum mengetahui berapa dan siapa saja penerima bantuan tersebut. “Kami sudah ajukan data, tapi sampai sekarang kami belum tahu siapa saja yang dapat dan ada berapa. Jangan sampai data yang diajukan berbeda dengan data yang turun, misalnya ada yang sudah meninggal namanya masih ada,” kata Mayo.
Sebab, situasi dilapangan saat ini, masyarakat terus mempertanyakan perihal adanya bantuan tersebut. Dimana, Pemerintah Desa juga dilapangan belum memiliki data penerima bantuan. “Kita menghindari ada gejolak,kalau bantuanya tentu bagus dan kita dukung karena membantu, tapi soal data, siapa dan ada berapa ya kita belum tahu, inikan sensitif,” imbuhnya.