SUBANG-Lurah Pasirkareumbi, Jaja angkat bicara terkait ditolaknya beberapa bantuan sosial dari Provinsi Jabar di Kelurahan Pasirkareumbi. Menurutnya, bukan warga tidak mau menerima bantuan tersebut, melainkan pengurus RW dan RT merasa diadu domba, oleh Pemprov Jabar.
“Sekarang begini, yang kasihan itu para RW atau RT. Mereka mendata, datanya tidak terpakai. Betul sekarang bantuan itu adanya beberapa pintu bahkan sampai 7 atau 9, ketika masyarakat nanya, jangankan RT atau RW, saya juga gak bisa jelaskan, karena belum ada juknis tertulisnya,” jelas Jaja.
Jaja tidak mau jika harus menjelaskan, tapi realisasinya tidak ada. Bantuan sosial Provinsi Jabar, sangat tidak komunikatif, sehingga pihaknya hanya dijadikan penonton saja. Ketika gelombang protes datang dari masyarakat, malah pihaknya lagi yang kena sasaran.
“Kurang sosialisasi, informasinya minim, skema pemberian bantuannya yang tadinya mau langsung, dengan harapan cepat dan tepat, malah jadi kacau,” tambanya.
Jaja juga berharap, pihak Dinsos bisa segera membuka sosialisasi, atau ruang-ruang informasi yang sejelas-jelasnya, sehingga kemudian tidak mis komunikasi. Apalagi sampai gagal paham di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di tengah pandemik ini.
“Hari ini juga saya langsung undang para RW, dan Dinsos. Sayang pihak Dinsos tidak bisa datang, maksud saya, agar clear, di jelaskan se-jelas-jelasnya,” pungkas Jaja.(idr/vry)