Baik kepada KRTS DTKS maupun non DTKS di 27 Kabupaten/Kota
KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat intens mendistribusikan bantuan sosial (bansos) provinsi ke 27 kabupaten/kota, baik kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan KRTS non DTKS penerima bansos.
Kepala Dinas Industri dan Perindustrian (Indag) Provinsi Jabar Mohammad Arifin Soedjayana menyatakan, penyaluran bansos provinsi Jabar sudah dilakukan ke seluruh daerah supaya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 bisa tertangani.
“Sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, paket bansos yang sudah disalurkan sebanyak 240.426 paket. Saat ini sedang diupayakan penyaluran paket bantuan, baik dari data DTKS dan non DTKS, tahap pertama selesai tanggal 23 Mei 2020 sebelum Idulfitri,” kata Arifin, Sabtu (16/5/20).
Menurut Arifin, terdapat sejumlah kendala saat proses pendistribusian. Selain proses verifikasi dan validasi data penerima bansos yang memerlukan waktu, lokasi penerima bansos dan penolakan dari masyarakat maupun aparat menjadi salah satu kendala yang mesti diatasi.
“Untuk daerah perkotaan penyaluran bisa diselesaikan lebih cepat, sedangkan untuk daerah-daerah yang terpencil membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Kendala lain adalah bila ada penolakan penyaluran baik dari masyarakat maupun aparat, hal ini membuat target penyaluran menjadi mundur dan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati,” katanya.
Guna menyelesaikan kendala tersebut, kata Arifin, pihaknya intens berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI/POLRI. Tujuannya supaya pendistribusian berjalan optimal.
“Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusinya dan diselesaikan,” ucapnya.
Data Akurat, Distribusi Berjalan Optimal
Pendataan penerima bantuan sosial di Jabar bukan perkara mudah karena ada delapan jenis bantuan dari instansi yang berbeda-beda. Pendataan secara berjenjang dan keterlibatan semua pihak amat krusial. Selain agar tepat sasaran dan berkeadilan, polemik di masyarakat dapat ditekan, terutama saat pendistribusian.
Di Jabar, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah dengan tingkat akurasi yang tinggi, yakni 92,81 persen. Tingginya tingkat akurasi data yang diusulkan Kabupaten Sumedang, membuat proses distribusi bansos provinsi maupun bansos lainnya berjalan optimal, dan tidak ada polemik di masyarakat.