Oleh: Yuyun Suminah, A. Md
Aktivis Muslimah Karawang
Wabah corona ini terus menggeliat mengakibatkan dampak dari segala sendi kehidupan diantaranya ekonomi karena ekonomi hal yang krusial bagi rakyat yaitu cara tuk mempertahankan hidup. Di tengah kondisi ekonomi yang lemah seperti saat ini rakyat mengharapkan bantuan dari pemerintah karena tak memungkiri rakyat tak lagi berpenghasilan. Cuman sayang seribu sayang bantuan yang diharapkan datang cepat terhambat oleh data yang amburadul.
Seperti Bansos gubernur yang menuai banyak polemik mulai dari data penerima yang semrawut sampai bantuan diberikan tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi dibeberapa daerah di Jawa Barat diantaranya di Kecamatan Lemahabang, dari 779 kepala keluarga (KK) yang mendapatkan bantuan hanya empat KK sedangkan di Desa Ciwaringin yang hanya dua KK saja yang mendapatkan bantuan. Walhasil, aparat desa pun yang sering kena semprot warga karena menganggap tidak becus dalam pendataan.
Tak hanya itu, di desa Lemahmukti beberapa nama dusun tidak sesuai dengan nama dusun yang ada di desa tersebut dan hanya 26 warga yang mendapatkan Bansos. Sementara sisanya tak sesuai dengan alamat bahkan terkesan asal-asalan.
Amburadulnya data bansos ini diakui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang Abdul Aziz “masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan dalam bansos ini, salah satunya terkait data”. (Radar Karawang.com)
Bansos Kewajiban Negara Bukan Beban
Bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat adalah kewajiban negara apalagi dalam kondisi wabah seperti saat ini. Maka sudah seharusnya kebijakan data diperbaiki dengan serius agar bantuan tepat sasaran dan anggaran dana memprioritaskan pada sektor yang krusial yaitu keselamatan nyawa rakyat.
Tapi kenyataannya Bansos itu seperti beban bagi pemerintah terlihat dari setiap kebijakan pemerintah daerah maupun pusat yang tumpang tindih. Saling lempar tanggungjawab diantaranya malasah data penerima Bansos. Salah sasaran itu diakibatkan dari data yang tidak singkron antara daerah dan pusat.
Dalam sistem kapitalis selalu ada celah tuk bancakan korupsi dalam implementasi kebijakan apapun termasuk Bansos. Karena watak pejabat dalam demokrasi adalah memanfaatkan kondisi apapun untuk memburu rente.