Subang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang menggelar Diskusi Online dengan mengangkat tema PSBB VS BLT.
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan Bantuan Langsung Tunai BLT serta bantuan-bantuan lain di masa pandemi covi-19 terdapat permasalahan yang harus diperhatikan secara serius, tingkat pusat hingga daerah terjadi konflik – konflik yang menimbulkan ketidaknyamanan antara masyarakat dengan pemangku kebijakan khususnya di kabupaten subang, sehingga penanganan covid-19 menimbulkan banyak persoalan.
Dengan ditetapkannya aturan PSBB sejak april lalu, setidaknya Polda metro jaya mencatat total pelanggaran sebanyak 79.930 orang untuk wilayah DKI Jakarta, tentu hal tersebut merupakan angka yang luar biasa, sementara di subang jumlah pelanggaran sebanyak 12.427, belum lagi data daerah lain yang juga banyak melakukan pelanggaran.
Dilain sisi, kasus peningkatan covid-19 di semakin meningkat, hal tersebut memperlihatkan pelaksanaan PSBB Masih semerawut.
Dalam diskusi yang berlangsung selama 3 Jam tersebut point penting yang menjadi sebab masyarakat melakukan pelanggaran selama PSBB itu di terapkan terdapat 2 kemungkinan, yang pertama yaitu tidak percaya dan yang kedua tidak tau.
Hal tersebut terjadi disebabkan banyak kebijakan pemerintah yang justeru tidak memberikan edukasi terhadap masyarakat, ketidak percayaan masyarakat disebabkan pula oleh kebijakan pemerintah yang ambigu, kasus pelaksanaan konser virtual, kerumunan McD Sarinah, Mall –Mall yang masih dibuka serta kasus-kasus lain yang justru membuka potensi persebaran covid-19 semakin melebar, tetapi justeru usaha-usaha dan tempat yang menjadi aktivitas masyarakat ditutup, tentu bagi sebagian masyarakat menganggap hal tersebut tidak adil.
Beberapa kebijakan pemerintah justeru tidak diketahui oleh masyarakat. Hal tesebut dikarenakan banyaknya kebijakan atau program baru yang penyampaian pesan atau informasinya tidak bermuara satu arah, sehingga simpang siur informasi sering terjadi.
Sementara itu untuk Bantuan khususnya di Subang yang juga menyimpan banyak persoalan disebabkan oleh buruknya koordinasi antar pemerintah dari berbagai tingkatan, data yang merupakan hal penting dalam kesuksesan pendistribusian bantuan sangat buruk, hal tersebut dibuktikan dengan ketidak merataannya pendistribusian bantuan, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut justru tidak menerima haknya. Fakta dilapangan juga banyak gesekan antara pihak pemerintahan desa bersama warga sekitar karena buruknya data dalam pendistribusian Bantuan yang tidak tepat sasaran.