Oleh: Dzaki, Ketua Umum HMI cabang Cianjur
Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia di bulan maret bukan hanya menyerang aspek Kesehatan Indonesia tetapi sudah menyerang aspek ekonomi, sosial, budaya dan segala aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sudah lebih dari 3 bulan pandemic ini menyerang Indonesia, dan Pemerintah sebagai leading sector dalam penyelengaraan pemerintahan, khususnya untuk mengatasi pandemic ini tidak berkerja dengan maksimal, dari mulai lambatnya penanganan, kebijakan yang dikerluakan, dan kinerja pemerintah yang jauh dari kata ideal dalam bekerja. Berbagai persoalan muncul di masyasrakat, seperti pendataan Non DTKS yang tidak sesuai dengan ajuan masyrakat, miskoordinasi antar-instasi dan level pemerintah dari daerah sampai pusat, bantuan yang tidak tidak tepat sasaran, transparansi anggaran pemerintah di tinggkat daerah yang tidak transparan, pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, dan lain sebagainya.
Atas dasar tersebut HMI Jawa Barat melakukan Gerakan “AwasiBersama” mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan Gerakan Pengawasan terhadap setiap kebijakan, dan kinerja pemerintah, dan optimalisasi anggaran yang begitu besar untuk penanganan pandemi ini, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik dalam situasi pandemi ini bisa berjalan dengan baik dan ideal, serta anggaran dalam penanganan pandemic ini terhindar dari tindak pidana korupsi. Dengan harapan pendemi ini bisa cepat selesai dan meminimalisir dampak pandemi ini bagi masayrakat khususnya.
Alhamdulilah, Gerakan “Awasi Bersama” HMI Jawa Barat sudah mebuat sebuah system pengawasan dengan metode digital, yaitu diluncurkan Website (awasibersama.com). sehingga Gerakan pengawasan terhadap pemerintah dalam penyelengaraan pemerintahan dalam situasi pendemi seperti ini terhindar dari Maladministrasi dan tindak pidana korupsi. website ini memiliki 4 fiture utama:
1. fiture pengaduan/laporan indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta yang terlibat dalam pelayanan publik, dimana kader HMI dan masyarakat bisa berpartisipasi memberikan informasi indikasi tindak pidana korupsi yang ditemukan dilapangan.
2. fiture pelapora/pengaduan indikasi Maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang terlibat dalam pelayanan publik. Kader HMI dan masyarakat bisa berpartisipasi memberikan informasi indikasi Maladministrasi yang ditemukan dilapangan.