Apresiasi keberadaan kampung keluarga berkualitas
Di bagian lain, Wenny mengapresiasi keberadaan kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) di RW 020. Menurutnya, kampung KB merupakan salah satu wahana pemberdayaan keluarga di masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Bahkan, Wenny sempat berbelanja sejumlah produk yang ditawarkan UPPKS di sana.“Saya barusan membeli tempat tisu dan salad buah produksi UPPKS di sini. Kualitasnya bagus-bagus. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga,” harap Wenny.
Disinggung mengenai kegiatan bakti sosial, Wenny menjelaskan pihaknya sengaja datang ke Kota Depok untuk menyapa secara khusus dan memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada para peserta KB.
Bagi Wenny, para peserta KB merupakan pejuang KB itu sendiri karena mereka itulah yang menjadi penentu performa program. Wajar bila kemudian DPR RI dan BKKBN memberikan apresiasi kepada para peserta KB yang nota bene turut terdampak pandemi Covid-19.
“Dampak pandemi ini melanda semua kalangan. Keluarga para peserta KB tentu saja menjadi bagian di dalamnya. Karena itu, kami Komisi IX DPR RI dan BKKBN sepakat untuk menyalurkan bantuan kepada 1.000 keluarga di Kota Depok. Bantuan ini semata-mata kepedulian kami dan mitra kerja untuk meringankan beban keluarga-keluarga terdampak Covid-19,” terang Wenny.
sinergi eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana menjelaskan, kemitraan BKKBN-Komisi IX DPR RI ini merupakan sinergi eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sesuai fungsinya, BKKBN berperan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang mendapat tugas dalam penyelenggaraa program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana), adapun DPR RI menjalankan pengawasan salah satu fungsinya sebagai lembaga legislatif.
Dengan demikian, kebersamaan BKKBN-Komisi IX dalam sosialisasi dan bakti sosial ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas pelayanan publik.
“Sebagai mitra, BKKBN-DPR RI selalu berjalan berdampingan. Saling bahu-membahu. Tidak bisa saling mendahului atau saling meninggalkan, tapi kita harus bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat.