Tetap terapkan protokol kesehatan
Adapun bidan dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan melakukan pelayanan yang tidak bisa dilakukan oleh para kader lini lapangan. Tentu, pelayanan senantiasa memperhatikan protokol pencegahan Covid-19,” terang Herman.
“Pelayanan IUD dan implan dilakukan di faskes. Pelayanan KB suntik dilakukan oleh PMB (praktik mandiri bidan). Kesepakatan kami dengan Pengurus Daerah IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Jawa Barat, dalam setiap satu jam terdapat enam orang yang dilayani. Pengaturan ini dilakukan untuk menghindari penumpukkan akseptor di fasilitas kesehatan,” Herman menambahkan.
Lebih jauh Herman merinci, pelayanan serentak pada 29 Juni 2020 pihaknya menargetkan bisa melayani 12.029 akseptor IUD atau implan dan 57.265 akseptor suntik. Jumlah ini menggenapkan layanan pil dan kondom sebanyak 384.932 akseptor.
Dengan demikian, total pelayanan serentak bisa mencapai target 454.226 yang sebelumnya sudah disepakati antara Perwakilan BKKBN Jawa Barat dan organisasi perangkat daerah (OPD) KB Kabupaten dan Kota awal pekan ini.
Dari 454.226 akseptor yang menjadi target Jawa Barat, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan beban paling besar. Kabupaten dengan jumlah penduduk paling gemuk di Indonesia ini ditarget mampu memberikan pelayanan kepada 52.279 peserta KB.
Daerah lain dengan target di atas 30 ribu akseptor meliputi Kabupaten Bekasi (43.321 akseptor), Kabupaten Cianjur (31.226 akseptor), dan Kabupaten Karawang (30.935 akseptor).
Dua daerah target kurang dari 2.000 akseptor
Sebaliknya, daerah dengan target paling sedikit adalah Kota Banjar (1.228 akseptor), Kota Sukabumi (1.723 akseptor). Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, hanya dua daerah ini yang mendapat target kurang dari 2.000 akseptor.
“Penetapan target ini didasarkan pada perkiraan permintaan masyarakat (PPM) yang sudah ditetapkan pada saat rapat kerja daerah beberapa waktu lalu. Daerah dengan pasangan usia subur banyak tentu mendapat target banyak juga.
Secara keseluruhan, Jawa Barat memiliki 9 juta pasangan usia subur,” papar Herman.
Yang menarik, angka yang disepakati BKKBN dan OPD KB di Jawa Barat ternyata lebih tinggi dari yang dipatok BKKBN Pusat.
Merujuk pada Panduan Peringatan ke-27 Harganas yang diterbitkan BKKBN Pusat, Jawa Barat dipatok melayani 418.224 akseptor.
Angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Target provinsi besar seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur tak sampai setengahnya dari target Jawa Barat.