Terkait rasio pengetesan, Setiawan berujar, rasio pengetesan metode PCR per 1 juta penduduk di Jabar sudah mencapai 2.135 hingga 19 Juli 2020.
Adapun dari data Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) hingga 22 Juli, sudah terdapat 108.040 sampel PCR yang diperiksa atau setara lebih dari 63 persen dari jumlah pengetesan terhadap contact tracing yang harus dipenuhi.
“Memang (rasio pengetesan PCR) Jabar tidak sebanyak DKI Jakarta, Papua, dan NTB, tapi provinsi lain itu penduduknya tidak sebanyak Jabar. (Penduduk) kami hingga 50 juta orang,” ujar Setiawan.
Sementara itu, Staf Ahli Kepala BNPB Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak lebih dulu menyampaikan permintaan maaf dari Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo karena tidak bisa hadir langsung menyerahkan bantuan.
Komaruddin menambahkan, bantuan dari BNPB ini menjawab permintaan bantuan dari Jabar meski pihaknya belum bisa memenuhi jumlah yang diminta.
“Dari tiga (unit mobil lab PCR) yang diminta, satu dulu (yang diberikan). Nanti mungkin bisa ada lagi,” kata Komaruddin.
Adapun dilansir situsweb BNPB, satu unit mobil lab PCR untuk Jabar dilengkapi kapasitas 96 wells/holes dengan alat ekstraksi otomatis sehingga bisa mencapai kapasitas pemeriksaan hingga 30 ribu sampel spesimen per bulan.
Mobil lab tersebut juga memiliki Bio Safety Cabinet untuk pengerjaan sampel serta ruangan dengan negative pressure yang difiltrasi oleh HEPA filter serta fasilitas pengaman lainnya sesuai standar WHO.
Setelah penyerahan simbolis bantuan mobil lab PCR, Setiawan dan Komaruddin beserta rombongan turut meninjau Command Center Pikobar.
Komaruddin mengaku terkesan dengan kesiapan Jabar dalam memerangi COVID-19 melalui berbagai perangkat digital di Command Center, termasuk kemampuan memantau secara real time penyebaran COVID-19 secara nasional maupun dunia.
“Sehingga dari Command Post (Pos Komando) itu bisa kita lihat bagaimana eager (semangat) pemerintah daerah (Jabar) dalam memerangi dan memutus mata rantai COVID-19,” kata Komaruddin.
“Tidak semua pemerintah daerah membuat Command Post seperti Jabar. Jadi dengan ruangan seperti itu dikelola 120 orang, 24 jam memonitor perkembangan COVID-19 di Jabar. Itu adalah manajemen yang baik dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Kalau bisa saya sarankan, pemerintah daerah lain bertandang ke Jabar,” ujarnya.