“Pasalnya, jika pelaku industri travel dibebankan dengan pengetesan, maka ini akan memberatkan karena selama hampir lima bulan kinerja bisnisnya terdampak pandemi,” kata dia.
Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan jika industri travel ingin tumbuh. Yakni, dibantu operasional dan promosi dan pihaknya mengaku siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setelah ada izin dari Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil.
“Dalam kaitan operasional ini, kan kalau sekarang keberangkatan umrah itu harus ada swab metoda PCR atau karantina pas kembali. Itu kan ada cost. Nah, cost misalnya untuk tes swab ini kita harap ada intervensi dari pemerintah pusat ada subsidi untuk itu atau dijamin pemerintah,” kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan untuk promosi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar bisa membantu mempromosikan kaitan dengan paket umroh atau dikemas dalam paket wisatanya.
“Bangkit ini kan bisa saja berdampak pada pariwisata di Indonesia. Kita juga kan berharap ada perjalanan dari luar Jabar unutk datang ke Jabar, tentunya menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi,” ujar dia.
Sementara itu Ketua Forum Komunikasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umrah dan Haji Jawa Barat (FKS Patuh Jabar) Wawan R Misbach berkomitmen untuk memproritaskan pemberangkatan jemaah Umroh yang tertunda gara-gara pandemi COVID-19.
Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan maskapai Garuda Indonesia untuk menyediakan penerbangan khusus umrah yang berangkat dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka satu minggu satu sekali.
Meski begitu, realisasinya masih harus menunggu kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan umrah pada tahun ini.
Berdasarkan informasi sementara yang diterima FKS Patuh Jabar, Pemerintah Arab Saudi akan menormalkan kembali penerbangan internasional mulai 1 September 2020.
“Kendati demikian, belum ada kebijakan spesifik terkait penyelenggaraan umrah. Kami masih menunggu,” kata dia. (rls)