SUBANG-Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) memberikan apresiasi positif, soal kabar penganggaran untuk persiapan pemekaran Pantura Subang. Namun, tak mau hanya sebuah angin segar lalu, FP2S meminta langkah lebih kongkrit dari Bupati Subang soal pemekaran Pantura.
“Bagi kami di Forum ini, ya tentu bersyukur bila memang jadi dianggarkan untuk tahun depan. Manakala seorang pemimpin menyampaikan sesuatu hal, jadi dasar bagi kami. Agar ini tidak menjadi angin sepoi-sepoi atau malah diam tidak bergerak. Soal penganggaran ini, tentu akan kita kawal,” ucap Ketua FP2S Sudihartono ketika dikonfirmasi Pasundan Ekspres kemarin (1/9) soal Bupati Subang yang menganggarkan Rp2 miliar untuk persiapan Pemekaran Pantura.
Namun Sudi menggaris bawahi, yang paling penting adalah langkah kongkrit dari Bupati atau Pemda Subang selaku kabupaten induk, dalam mendorong pemekaran Pantura Subang. Sebab, pemekaran bukan semata-mata persoalan nilai anggaran.
“Kemarin anggaran Rp100 juga hilang. Ya meskipun sebetulnya mungkin tidak akan cukup, ini naik lagi sampai Rp2 miliar. Tapi kita tidak mau terlena soal angka-angka. Yang diinginkan kami itu langkah kongkrit,” ucapnya.
Bicara soal langkah kongkrit, anggaran sebesar Rp2 miliar untuk tahun depan belum begitu jelas, untuk keperluan apa dan siapa yang melaksanakannya. “Apakah itu kajian atau ada proses, sebab itu berbeda kajian dan proses itu beda. Kalau keduanya tetap itu harus dipisah, lalu siapa yang akan melaksanakannya,” ucap Sudi.
Semestinya menurut Sudi, Bupati Subang membentuk satu panitia yang terdiri dari berbagai unsur baik pemerintahan, hukum, Anggota Dewan termasuk forum masyarakat yang secara legal formal ada. “Nah, seharusnya Bupati itu bersama DPRD membentuk itu.
Itulah seharusnya langkah kongkrit yang bisa dilakukan Bupati jika memang benar mendukung. Pak Sekda bisa jadi exofficio dalam panitia ini dan unsur-unsur lain. Jadi tidak serta merta bicara anggaran seolah jadi angin segar saja. Ya memang di lapangan ini sudah ramai soal anggaran itu,” ungkap Sudi.
Untuk itu, FP2S akan terus mengawal dan juga bergerak termasuk dengan langkah-langkah legal formal dan prosedural dalam upaya membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Subang Utara. “Meski masih moratorium tentu langkah-langkah dan persiapan terus kami lakukan,” tuturnya.(ygi/vry)