Oleh: Lia Sulastri
Ibu Rumah Tangga Pendidik Generasi
Infrastruktur merupakan bangunan fisik yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi suatu masyarakat. Maka keberadaan infrastruktur akan sangat menunjang kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol sebagai salah satu sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan akses bagi masyarakat dalam kegiatan sosial ekonominya.
Seperti yang telah diketahui bahwa pemerintah saat ini tengah getol-getolnya membangun infrastruktur jalan termasuk jalan tol Cisumdawu (Cileunyi – Sumedang – Dawuan) yang menghubungkan akses menuju Bandara Kertajati yang dikejar target penyelesaiannya hingga akhir tahun 2020. Namun pembangunan jalan tol Cisumdawu ini bukanlah tanpa hambatan. Pembebasan lahan yang akan dibangun untuk memuluskan pembangunan jalan ternyata mengalami kendala mulai dari tarik ulur harga lahan sampai rumitnya administrasi pembebasan lahan. Dan ini menjadi penyebab terhambatnya pembangunan sehingga membuat geram pemerintah.
Lahan yang dimaksud adalah tempat berdirinya Pasar Sehat Cileunyi atas nama PT. Biladi Karya Abadi. Dikutip dari detikFinance, kuasa hukum Dirut. PT. Biladi Karya Abadi, Erick Ibrahim Wijayanto menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan dan justru mendukung pemerintah. Tetapi ada sejumlah permasalahan yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Dan meminta pemerintah untuk menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (Surabaya, 12 Agustus 2020). Meskipun pengadilan telah membuat putusan, namun BPN dan PUPR justru mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga membuat proses hukum semakin berlarut-larut. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan konsinyasi atas lahan ini, padahal lahannya tidak memenuhi syarat konsinyasi.
Mega Proyek Cisumdawu, untuk kepentingan siapa?
Proyek jalan tol Cisumdawu yang dari awal sudah menghabiskan dana ratusan milyar bahkan menembus angka puluhan triliun tentu tidak bisa dikatakan sebagai proyek kecil dan main-main. Pemerintah sampai membuka investasi bagi para investor asing terutama Cina untuk menanamkan modalnya di proyek ini. Bahkan modal untuk pembebasan lahan pun tidak sepenuhnya diambil dari dana APBN. Namun dibalik itu semua, begitu semangatnya pemerintah dalam melaksanakan proyek tol Cisumdawu ini berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan rakyatnya. Pembebasan lahan yang terkesan memaksakan kehendak sebelah pihak semakin memperlihatkan bahwa pemerintah mempunyai sikap egois dan mau menang sendiri.