“Saya minta Pemkab Subang, harus bertindak cepat. Karena kelangkaan pupuk bersubsidi itu, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan berdampak fatal. Petani akan gagal panen,” tegas Narca kepada wartawan di Subang.
Maka dari itu kata Narca, Pemkab Subang harus segera melakukan sidak lapangan, dengan menggandeng TNI/Polri. Karena khawatir ada oknum yang bermain, dengan pupuk bersubsidi tersebut. “Saya khawatir, kelangkaan pupuk bersubsidi itu, karena dipicu adanya oknum yang menyalahgunakan atau digunakan untuk perkebunan, atau industri, bahkan digunakan untuk tambak. Jika benar adanya, maka saya harap, TNI/Polri, harus menindak tegas, karena telah menyengsarakan masyarakat petani,” imbuhnya.
Sementara itu, Manager Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Kujang, Fitria Ratu Pagih menegaskan, ketersediaan stok pupuk bersubsidi jelang musim tanam kedua di tahun 2020 ini dipastikan aman. Stok pupuk urea bersubsidi yang tersedia di gudang lini III Kabupaten Subang mencapai 5.589 ton. Sedangkan realisasi penyaluran wilayah Subang untuk Urea mencapai 30.315 ton atau 101% dari ketentuan sebesar 29.920 ton. Sehingga pihaknya belum bisa menyalurkan kembali pupuk bersubsidi ke Kabupaten Subang karena sudah melebihi alokasi dari Pemerintah.
“Saya pastikan ketersediaan stok pupuk subsidi saat ini di gudang lini III aman, kami siap menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi,” kata Fitria. Menurutnya stok pupuk urea bersubsidi wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah tercatat sebanyak 122.533 ton atau 1.147 persen dari ketentuan Distan sebesar 10.687 ton. Sampai dengan hari ini Pupuk Kujang telah menyalurkan 104 persen pupuk subsidi kepada petani.
“Jumlah tersebut setara dengan sekitar 475.818 ton pupuk, dari ketentuan Distan sebesar 457.188 ton, dan Pupuk Kujang sudah menyalurkan sesuai alokasi dari pemerintah” kata Fitria.
Soal di atas hanya dari satu sisi saja, yaitu ketersediaan pupuk subsidi, belum lagi hama, permainan harga oleh tengkulak, dan masih banyak lagi.(*/vry)