LEMBANG-Peternak sapi perah di Lembang Kabupaten Bandung Barat (KBB), meminta perhatian serta bantuan pemerintah dalam hal pemasaran pupuk organik berbahan baku kotoran sapi.
Hal tersebut karena selama pandemi Covid-19, penjualan pupuk organik kotoran sapi mengalami penurunan drastis bahkan hamper tak ada yang terjual sehingga stok pupuk terpaksa ditumpuk di gudang penyimpanan.
“Selama ini kendalanya pemasaran, kalau dijual kepada petani lokal, kita bentroknya dengan kotoran ayam yang hanya dijual Rp 8 ribu perkarung. Sedangkan limbah kotoran sapi sekali produksi menghabiskan Rp 14 ribu perkarung, terlalu mahal,” kata Jajang (54) peternak asal Kampung Batuloceng, Desa Suntenjaya Lembang, Senin (16/11).
Peternak Berharap Bantuan Pemerintah
Dia menyatakan, prospek penjualan pupuk kotoran sapi sebenarnya cukup menjanjikan karena bisa terjual hingga 2 ton perminggu yang dipasarkan ke wilayah Bandung Raya. Namun timbul masalah lain, petani tidak mempunyai alat transportasi untuk mengantarkan pesanan.
“Bisa terjual sampai 2 ton perminggu. Tapi berhubung alat angkutnya hasil pinjam, kita enggak bisa jualan lagi karena pemasarannya sampai ke Cimahi dan Cibiru. Pernah kita mengajukan ke KPSBU untuk meminjam kendaraan tapi enggak pernah diizinkan,” ujarnya.
Jika tak ada dukungan pemerintah, secara tidak langsung program Citarum Harum yang dicanangkan pemerintah pusat bisa terhambat, sebab para peternak bisa kembali membuang limbah kotoran sapinya ke hulu sungai Cikapundung.
“Kalau bisa bersaing dengan kotoran ayam, minimal dijual Rp 10 ribu saja sudah beres penjualan, bisa masuk ke petani lokal. Cuma sekarang biaya produksinya kemahalan, masa biaya yang Rp 4 ribu harus kita yang nombok. Mungkinkah ada subsidi dari pemerintah,” ujarnya.
Sejak pandemi sebanyak 200 karung pupuk hanya teronggok di gudang karena tidak laku dipasarkan. Oleh karena itu, dia menyatakan, disaat seperti inilah peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu peternak kecil seperti dirinya.
“Harusnya pemerintah memberikan solusi bahkan bantuan saat seperti ini, karena kami masyarakat sangat membutuhkan bantuan,” bebernya.
Keluhan Jajang ini pun sudah disampaikan langsung kepada Staf Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Proritas Nasional Kantor Staf Presiden RI, Trijoko Mohamad Solehoedin saat dirinya berkunjung ke Kampung Batuloceng, beberapa waktu lalu.