Luhut juga mengatakan keberadaan Pelabuhan Patimban dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi antara lain mendukung kapasitas ekspor dan impor sebesar 16,5 juta Teus/tahun di tahun 2025, mendapatkan investasi Rp35 triliun dari JICA, dan dalam 10 tahun diharapkan membuka lapangan kerja hingga 4,3 juta.
“Pelabuhan Patimban direncanakan mulai beroperasi dengan soft launching untuk car terminal pada akhir tahun ini. Untuk itu diperlukan kerja keras dan sinergitas bersama antar kementerian/lembaga dan juga badan usaha serta investor,” tutup Luhut.
Sedangkan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pihaknya siap mendukung upaya menjadikan Patimban sebagai sentra ekonomi baru.
Heru mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan teknis demi terlaksananya pelayanan kepabeanan di Pelabuhan Patimban dengan menyiapkan pelayanan dan fasilitas kepabeanan khusus di Patimban.
“Penataan Pelabuhan Patimban sudah sejalan dengan program National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga semua aspek termasuk penataan ruang sudah dikolaborasikan dengan Kemenhub dan instansi terkait lainnya,” ujar Heru
Dalam kesempatan tersebut Menhub turut mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas inisiasinya melakukan pembangunan 13 kota baru di kawasan Cirebon, Patimban dan Majalengka (Rebana) Metropolitan serta rencana pembangunan sekolah Politeknik Kemaritiman atau Maritime School yang berlokasi berdekatan dengan kolam utama dari Pelabuhan Patimban.
“Pengembangan Pelabuhan Patimban tentunya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan siap bersaing secara global. Dengan adanya sekolah ini diharapkan meningkatkan kemampuan SDM Indonesia, khususnya di sekitar kawasan, guna mendukung kebutuhan SDM Patimban,” ujar Menhub.
Untuk turut mendukung kebutuhan SDM pelayaran, Kemenhub melalui BPSDM Perhubungan memiliki 12 sekolah maritim yang tersebar di Indonesia dan mampu memproduksi sekitar 3.000 perwira jurusan pelaut dan perwira jurusan kepelabuhanan setiap tahun.(idr/ded)
Menhub: Pelabuhan Patimban Tekan biaya logistik nasional
