Oleh : Lailah Albarokah
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat dakwah
Kebijakan yang berubah-ubah dan implementasi yang tidak tepat dalam mengatasi pandemi di negeri ini membuat masyarakat bingung dan menderita. Permasalahan vaksinasi Covid-19 yang digadang-gadang menjadi solusi pamungkas dalam menyelesaikan permasalahan pandemi, nyatanya masih mengundang sejumlah polemik.
Usaha pemerintah Indonesia mengatasi penyebaran Covid-19 belum bisa dikatakan berhasil. Upaya karantina/lockdown, sampai instruksi Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak (3M) belum dilaksanakan secara maksimal bahkan melompat pada solusi vaksin.
Indonesia mulai menggunakan vaksin terhitung sejak tanggal 13 Januari 2021, namun di sisi lain masih ada kelompok yang ragu untuk disuntik vaksin. Ada berbagai alasan penolakan diantaranya dalam aspek halal haram, keamanan serta efektivitasnya.
Dadang Naser selaku Bupati Bandung menyampaikan himbauan agar masyarakat mengikuti program pemerintah yaitu gerakan vaksinasi massal, vaksin ini sudah dinyatakan halal oleh MUI, kemudian akurasi vaksin sudah diuji coba. BPOM juga sudah mengeluarkan izin edaran meskipun dalam izin darurat. Tidak lupa beliau meminta masyarakat tidak usah ikut terlibat dalam perdebatan tentang isu-isu atau hoaks mengenai vaksin Covid-19. Dilansir dari laman rri.co.id Kamis (14/1/2021).
Berbagai kebingungan dan polemik dalam hal vaksinasi ini pasti terjadi dalam sistem kapitalisme, sebagai buah dari diterapkannya aturan buatan manusia yang rusak, hingga menjadikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang selalu kompromi dan selalu memprioritaskan kepentingan bisnis di atas kepentingan rakyat.
Keraguan bahkan penolakan terjadi tidak lepas dari peran media sosial dalam menyebarkan hoaks tentang vaksin Covid-19, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kelompok anti vaksin yang terus menyebarkan berita dan beberapa diantaranya adalah informasi yang tidak bisa dipercaya kebenarannya. Sejumlah opini yang dibentuk antara lain tentang bahaya vaksin Covid-19, terutama menyangkut efek samping jangka panjang yang belum berbasis bukti menyebabkan munculnya keraguan dan ketakutan.
Yang perlu diperhatikan disini adalah kurang bersinerginya pihak pemerintah dengan para ahli medis. Saat uji klinis belum selesai dilakukan tetapi jadwal pendistribusian vaksin telah dilakukan, hal itu tentu mengundang tanda tanya besar, “ada apa dibalik tergesa-gesanya pemerintah dalam program ini?” banyak spekulasi terbentuk karena hal tersebut. Kesan terburu-buru dan pemberian sanksi berupa denda dikabarkan bagi yang tidak mau divaksin, ini menandakan seperti ada konspirasi politik dengan tujuan tertentu hanya untuk kepentingan bisnis.