Pada tanggal 6 Juli 2012, Suu Kyi mengumumkan di website Forum Ekonomi Dunia bahwa dia ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu Myanmar tahun 2015. Namun, konstitusi yang berlaku membuatnya terjegal untuk meraih kursi kepresidenan karena ia adalah janda dan ibu dari orang asing.
NLD meraih kemenangan menyapu dalam pemilihan tersebut, menang setidaknya 255 kursi di DPR dan 135 kursi di House of Nationalities. Selain itu, Suu Kyi memenangkan pemilihan untuk kembali ke DPR. Berdasarkan konstitusi 2008, NLD memerlukan setidaknya dua pertiga mayoritas di kedua rumah untuk memastikan calon yang akan menjadi presiden. Sebelum pemilu, Suu Kyi mengumumkan bahwa meskipun dia secara konstitusional dilarang menjadi presiden, dia akan memegang kekuasaan nyata dalam setiap pemerintahan yang dipimpin NLD.
Pada 30 Maret 2016 ia mengambil alih peran Menteri Luar Negeri, Menteri Kerumahtanggaan Presiden, Menteri Pendidikan dan Tenaga Listrik dan Menteri Energi di pemerintahan Presiden Htin Kyaw dan kemudian memisahkan Kementerian Pendidikan dan Tenaga Listrik dan Energi. Selain itu, Presiden Htin Kyaw menciptakan posisi yang disebut State Counsellor (setara dengan Perdana Menteri) untuk Suu Kyi. Posisi tersebut telah disetujui oleh House of Nationalities pada 1 April 2016, dan DPR pada 5 April 2016. Suu Kyi pun dilantik pada tanggal 6 April 2016.(*)
Rekam Jejak Aktivis Prodemokrasi Aung San Suu Kyi yang Kini Ditahan Militer
