SUBANG-Usai diterpa banjir besar yang berasal dari DAS Cipunagara pada 8 Februari lalu, Tahun ini masih belum ada langkah kongkrit yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk menangani banjir di Pantura Subang.
Dari beberapa kali kunjungan BBWS serta terakhir pejabat BBWS yang sengaja dibawa Bupati Subang H Ruhimat ke Pamanukan, yakni Kabid Keterpaduan Sumberdaya Infrastruktur Air BBWS Citarum Andri Yosa Sabri di Kantor PDAM Pamanukan, terungkap pada tahun ini belum ada rencana realisasi kegiatan yang bersifat penanganan permanen.
Mewakili BBWS Andri menyampaikan, pada tahun ini, akan dilelangkan studi terkait pengendalian dan penanganan bencana banjir di melalui pinjaman anggaran atau loan agreement. “Untuk penanganan permanen, sesuai loan agreement dengan Pemerintah Korea, pagunya untuk tahun ini sebesar Rp42 miliar,” katanya.
Baca Juga:Tangani Banjir Pantura, Pemerintah Pinjam Rp42 M ke KoreaRidwan Kamil-Sandiaga Uno Siap Duet di Pilpres 2024
Sementara terkait usulan yang banyak berkembang di masyarakat terkait peninggian tanggul dan penanganan tanggyl yang jebol, bocor dan kritispun masih belum akan dilakukan BBWS.
“Ada perencanaan teknis, tanggul sungai tersebut akan mampu dialiri air dengan debit 20 tahunan. Tapi, jika debit air melebihi hitungan teknis debit air dalam rentang 20 tahunan akan kembali terjadi limpasan air di tanggul. Apalagi situasi ini telah diprediksi akan terjadi bencana hidrologi sebelumnya termasuk curah hujan yang tinggi,” ucapnya.
Sementara itu, terkait langkah penanganan darurat, pihaknya juga saat ini telah mengerahkan material batu serta bronjong yang dimiliki untuk melakukan penanganan tanggul yang jebol akibat banjir lalu. “Sudah kami turunkan material termasuk bronjong dan alat berat untuk penanganan darurat,” imbuhnya.
Disisi lain, terkait anggaran kebencanaan yang dimiliki BBWS, Andri mengaku dana tersebut sangat terbatas yakni sebesar Rp 8 Miliar. Dana tersebut juga tidak hanya digunakan untuk DAS CIpunagara saja, tetapi 19 DAS lain yang ada dalam wilayah kewenangan BBWS.
“Jadi kalua ada bencana banjir itu memang kita ada, tapi terbatas, itupun untuk semua DAS yang jika ada bencana baru kita salurkan,” terangnya.(ygi/vry)