Birokrasi di Sistem Demokrasi

Birokrasi di Sistem Demokrasi
0 Komentar

OLEH: Umi Lia

Ibu Rumah Tangga, Cileunyi Kabupaten Bandung

Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara kepada kalian, tetapi mereka banyak berdusta. Mereka bekerja, tetapi kinerja mereka sangat buruk. Mereka tidak suka kepada kalian kecuali jika kalian menilai baik (memuji) keburukan mereka, membenarkan kebohongan mereka hingga memberi mereka hak yang mereka senangi.” (HR ath-Thabarani)

Megah dan ikonik, itulah kesan yang didapat dari dua bangunan karya terakhir Bupati Kabupaten Bandung, Dadang M. Naser, yang diresmikan Rabu 10 Februari 2021. Dua bangunan tersebut bernama Gedong Munara 99 dan Skywalk Sabilulungan. Gedong Munara 99 terdiri dari enam lantai yang dilengkapi sejumlah fasilitas, di antaranya ada food court, etalase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Mal Pelayanan Publik, Base Transceiver Station (BTS) terpadu dan menara pandang. Sementara Skywalk Sabilulungan menjadi penghubung kawasan Masjid al-Fathu sebagai pusat kegiatan umat, dan kawasan GBS sebagai pusat kegiatan seni dan budaya. Pembangunan dua ikon ini dimulai tahun 2019 dengan total biaya 45 miliar. (Notif.id, 10/2/2021)

Dengan kehadiran dua bangunan baru tersebut, diharapkan dapat menjadikan Soreang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Bandung. Harapan inilah yang menjadikan pembangunannya tidak ditunda meskipun pandemi melanda Indonesia dan banyak memakan korban. Kasus penularan virus Covid-19 di Kabupaten Bandung masih menunjukkan tren penambahan dalam update data per 20 Desember 2020. Total kasus 3.283 kasus, dengan begitu terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif covid-19 cukup tinggi. Sebanyak 1.453 pasien masih dalam perawatan, 1.744 dinyatakan sembuh, 86 meninggal. (prfmnews.id, 20/12/2020)

Baca Juga:Pembangunan yang Merusak Alam, Salah Siapa?Kaleidoskop 100 Tahun tanpa Perisai Umat

Dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP), maka akan memudahkan dan mempercepat birokrasi khususnya bagi investor, juga memberikan kenyamanan sehingga menarik banyak investor yang akan berinvestasi di wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini lebih penting daripada menangani pandemi dan menyelamatkan nyawa rakyat. Cara pandang seperti ini umum dimiliki oleh penguasa atau pemimpin di negara yang menerapkan sistem kapitalis. Mereka lebih memikirkan kepentingan para investor dibanding kepentingan rakyat pada umumnya. Birokrasi dibangun senyaman mungkin, tapi untuk melayani investor. Sementara rakyat yang tengah diserang wabah minim perhatian. Ironis sekali, bagaimana investor itu akan berhasil dengan investasinya jika rakyat sebagai pasar produknya sedang sakit?

0 Komentar