Seharusnya penguasa lebih fokus menangani wabah sehingga rakyat bisa diselamatkan dan wabah cepat berakhir. Ekonomi akan bangkit kembali dengan cepat jika rakyat sehat dan nyawanya terselamatkan. Karena itulah Gedong Munara 99 dan Skywalk Sabilulungan ini bagaikan proyek mercusuar Bupati Kabupaten Bandung yang sudah menjabat selama satu dekade. Masalahnya bukan pada dua proyek tersebut, tapi keberpihakan pemerintah pada para investor di tengah pandemi yang menyerang rakyat. Itu semua demi kenyamanan para investor dalam berbirokrasi di Kabupaten Bandung.
Adapun birokrasi adalah tata cara yang digunakan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pernah menyatakan bahwa di daerah ongkos birokrasinya lebih banyak daripada ongkos pembangunannya atau anggaran modalnya. Inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran lima persen (Tempo.co, 9/8/2018). Setelah reformasi tahun 1998, usaha untuk memperbaiki kinerja birokrasi terus dilakukan. Tapi persepsi masyarakat memperlihatkan bahwa citra dan kinerja birokrasi belum optimal. Bahkan masyarakat terkesan enggan untuk berurusan dengan birokrasi karena rendahnya kualitas pelayanan publik, perilaku korup dan nepotisme, memiliki kecenderungan untuk memusatkan kewenangan serta rendahnya profesionalisme. Hasil penelitian lembaga Political and Economic Risk Consultasy (PERC) yang dilakukan pada tahun 2002, menunjukkan Indonesia termasuk negara yang terpuruk birokrasinya. Sampai saat ini belum mengalami perubahan yang signifikan. (Bengkulu. Kementerian Agama, 2/9/2019)
Birokrasi yang seperti itu tidak bisa menjadi harapan masyarakat, apalagi di saat pandemi seperti sekarang. Berbeda dengan negara yang menjalankan sistem Islam. Hal yang paling mendasar dalam Islam adalah ketaatan kepada Allah dan RasulNya. Birokrasi dan adminiistrasi hanya sebagai tools (alat) untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah teknis. Karena hanya sebagai alat saja, maka tidak kaku harus sesuai al-Quran dan hadis, boleh mengambil atau meniru dari mana saja dan dari siapa saja. Seperti yang dilakukan Khalifah Umar ibn Khaththab ra. Beliau mengambil sistem akutansi dari Romawi.
Baca Juga:Pembangunan yang Merusak Alam, Salah Siapa?Kaleidoskop 100 Tahun tanpa Perisai Umat
Dalam sistem kapitalis, birokrasi dan administrasi dijadikan hal yang mendasar (substansi). Karena itulah jika ada sekelompok orang korupsi, mereka tidak merasa bersalah sebab mereka melakukan sesuai aturan birokrasi yang berlaku. Sebaliknya meski secara substansi tidak salah, jika administrasi tidak terpenuhi seseorang bisa dijerat hukum. Dalam penanganan wabah misalnya, saat satu daerah mengajukan isolasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus melengkapi ini-itu, harus revisi dan sebagainya. Padahal keterlambatan dalam penanganan wabah menyebabkan korban semakin banyak.