Disinggung terkait aturan tersebut bakal mengurangi kuantitas PNS di satuan kerja tempat mereka bertugas, Asep mengatakan, itu sudah menjadi konsekuensi. Yang jelas, ASN ingin maju Pilkades maka harus mendapatkan izin bupati.
“Tentunya Bupati akan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya sebelum mengizinkan ASN maju dalam Pilkades,” kata Asep.
Untuk dapat memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, lanjut dia, penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dipilih atau diangkat menjadi kepala desa atau perangkat desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahan pada kecamatan.
Baca Juga:Viral Video Penganiayaan Anak Balita, Ini Pengakuan Pelaku Alasan Pukuli KorbanBikin Pemkab Karawang Keteteran, Segini Anggaran yang Harus Dikeluarkan untuk Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Tiap Bulan
“Mereka harus rela meinggalkan jabatan dikepegawaian bagi yang sedang menduduki salah satu jabatan. Namun status kepegawaiannya tetap, hanya jabatannya saja,” ucapnya.
Dari data pada tahun ini ada 170 desa yang melaksanakan Pilkades serentak tersebut berada di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta.(add/vry)