Namun, dengan ditolaknya hasil KLB oleh pemerintah, asumsi ini kemudian menjadi abu-abu. Terdapat dua pandangan, pertama, apakah ini merupakan kelanjutkan strategi kelanjutan yang memang disiapkan oleh Moeldoko meskipun tidak berhasil menjadikan partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya untuk 2024 nanti dan hanya merupakan bentuk “teguran” untuk AHY agar tidak mencalonkan diri pada pilpres 2024? Kedua, apakah dari awal ini memang merupakan sebuah pengalihan isu yang direstui oleh istana untuk strategi yang lebih besar nantinya?
Strategi Menggerus Oposisi
Dengan fakta saat ini hanya tinggal PKS dan partai Demokrat yang menjadi oposisi pemerintah, tentu mudah dipersepsikan oleh publik bahwa pemerintahan Jokowi dianggap berniat membungkan suara kritik dari kelompok oposisi seperti yang terjadi di era Orde Baru. Hal ini juga menimbulkan spekulasi bahwa sikap diam pemerintah terkesan ‘merestui’, karena juga ingin memperkecil jumlah oposisi pemerintah. Menurut wartawan asing John McBeth dalam analisisnya seperti yang dikutip dari Asia Times pada 9 Maret 2021, juga menyatakan bahwa aksi Moeldoko merebut Demokrat ialah upaya pemerintah yang hendak menguasai suara di DPR. Dengan dipimpin Moeldoko, Demokrat serta-merta menjadi anggota koalisi pemerintah dan siap digunakan untuk mendukung segala kebijakan pemerintah.
Menurut McBeth, hal itu akan dibutuhkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengejar ambisi politiknya lewat berbagai proyek infrastruktur yang dipercaya bakal menjadi daya ungkit perekenomian Indonesia ke depan. McBeth menuturkan motif selanjutya bisa saja upaya penguasaan Demokrat digunakan untuk mengamankan tujuan amendemen UUD 1945 yang di antaranya pernah diwacanakan untuk mengembalikan GBHN di dalamnya sebagai arah pembangunan nasional. Kemudian, menurut McBeth, manuver yang dilakukan Moeldoko juga bisa dimaknai bertujuan untuk mengendalikan Demokrat guna menyetujui wacana tiga periode masa jabatan presiden agar Jokowi bisa tetap menjabat pada periode 2024-2029. Menurut McBeth, motif-motif tersebut bermunculan lantaran Presiden Jokowi tak menanggapi langsung aksi anak buahnya berupa pemecatan. Selain itu, ada juga yang meminta agar Moeldoko segera dipecat yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Jimly meminta pemerintah atau Presiden Jokowi bisa langsung memecat Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP pemerintah tetap netral dalam menyikapi kisruh yang terjadi di Partai Demokrat. (Kumparan:2021)