Soal Peretasan Data Kependudukan, Ini Jawaban Disdukcapil Kabupaten Subang

Disdukcapil Kabupaten Subang
INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES Kepala Dinas Disduk Capil Kabupaten Subang, H. Sumarna
0 Komentar

SUBANG-Soal data kependudukan yang diretas, Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Subang, H Sumarna buka suara. Dia menyebut seminggu yang lalu Kemendagri telah melakukan mitigasi risiko, dengan mematikan jaringan yang menggunakan layanan publik.

“Benar, kejadiannya seminggu yang lalu kami bersama dengan kemendagri telah melakukan mitigasi risiko. Salah satunya, dengan mematikan jaringan yang menggunakan layanan publik. Sekarang kita sedang melakukan perbaikan keamanan server dengan bantuan Kemendagri dan Diskominfo,” kata H Sumarna, Selasa (8/6).

H Sumarna memastikan, dengan adanya kejadian tersebut, tidak mengganggu pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Subang. “Sementara pelayanan online ditutup dulu untuk perbaikan keamanan data. Kita masih melayanani secara offline, baik di dinas maupun di semua UPTD Disdukcapil,” tambahnya.

Baca Juga:Moncer di Tengah Pandemi, Bisnis Kartu Kredit BRI Tumbuh 41 PersenKeren!!Siswi SMKN 2 Subang Ciptakan Perangkap Serangga Sederhana, Murah dan Mudah

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengakui empat server milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) online di empat wilayah diduga telah diretas, sehingga mengakibatkan data penduduk bocor.

Empat Dinas Dukcapil tersebut adalah satu di Jawa Timur (Kabupaten Malang), dan tiga di Jawa Barat (Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi).

“Iya, empat layanan online Dukcapil tersebut saya evaluasi karena kurang secure dalam aspek pengamanan data,” kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (7/6) lalu.

Zudan sendiri tak membeberkan seberapa besar dampak kebocoran yang terjadi di server Dukcapil di empat wilayah tersebut. Ia lantas mengklaim pihaknya sudah melakukan mitigasi risiko terhadap empat server Dukcapil daerah tersebut. Salah satunya dengan mematikan jaringan yang menggunakan internet publik untuk layanan daring.

“Agar diperkuat dengan firewall dan sistem pengamanan lainnya,” kata dia.

Lebih lanjut, Zudan mengatakan persoalan tersebut sudah selesai sejak pekan lalu. Ia turut meminta kepada daerah-daerah untuk menjaga server Dukcapil lokal di daerahnya masing-masing.

Ia turut menggarisbawahi bahwa Kepala Dinas Dukcapil di setiap daerah harus bertanggung jawab terhadap keamanan data.

“Saya sudah rapat via apilikasi zoom dengan 548 daerah pekan lalu, dan menegaskan para Kepala Dinas bertanggung jawab penuh terhadap data pada server lokal masing-masing. Saya juga ingatkan untuk penguatan pengamanan data,” tukas Zudan.(idr/vry)

0 Komentar