KARAWANG-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Barat Korwil IV rapat koordinasi menyikapi Aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Pada rapat tersebut, pengajuan penyesuaian harga jual subsidi yang mengundang pengembang perumahan di wilayah Purwakarta, Subang dan Karawang.
Sekjend DPD Apersi Jawa, Abun Yamin mengatakan, akibat penerapan aplikasi besutan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), diperkirakan banyak memberatkan para pelaku usaha pengembang perumahan, hingga stop membangun hunian khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sesuai dengan namanya, Aplikasi SiPetruk merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemantauan konstruksi bangunan rumah subsidi, yang dilakukan oleh para pengembang perumahan. “Cara kerja SiPetruk, adalah dengan memeriksa kelayakan. Sebab harus mempertimbangkan sejumlah kendala yang akan timbul,” katanya.
Baca Juga:Jasa Tirta II dan PT. Patimban Banyu Nagara Utama Jajaki Peluang Kerjasama SPAM dan EBTDPRD Karawang Tegur PUPR Tangani Kalikalapa
Menurutnya, program itu dipaksakan tanpa didahului dengan jeda untuk sosialisasi. Kendala yang dipastikan bakal timbul apabila program ini tetap diberlakukan pada awal 2021.
“Utamanya yakni bakal tidak optimalnya serapan dana subsidi di tahun depan memberatkan para pengembang. Kita berkomitmen membangun rumah subsidi dengan berkualitas,” katanya.(ddy/vry)