BANDUNG-Penunjukan Dani Ramdan sebagai PJ Bupati Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh Mendagri menyisakan kegelisahan di kalangan Kader Partai Golkar. Hal ini disampaikan oleh Sukim Nur Arif sebagai kader yang sekaligus merupakan pengurus Partai Golkar Jawa Barat.
Sukim mengatakan, Ini menjadi perhatian karena Eka merupakan Bupati Bekasi yang diusung oleh Partai Golkar. Menurutnya, seyogyanya secara etika Depdagri sebelum melakukan penunjukan PJ Bupati, mengajak bicara parati pengusung. “Kami Partai Pengusung tidak diajak diskusi, padahal jika diajak diskusi itu lebih baik. Hal ini menjadi penting karena tentunya ada janji-janji politik terhadap masyarakat yang harus diselesaikan, minimal yang tertuang dalam RJPMD harus dituntaskan,” ujar kang Sukim saat dihubungi, Kamis (22/7).
Namun Sukim juga menyadari bahwa penunjukan PJ merupakan kewenangan Mendagri. “Dilain pihak, kami pun menyadari bahwa penunjukan PJ Bupati adalah kewenangan Mendagri, tapi kami juga sebagai pengusung punya tanggung jawab jangan sampai masyarakat menilai Partai Golkar tidak menuntaskan program yang dijanjikan oleh Pa Eka,” jelasnya.
Sukim berharap, ini menjadi koreksi Mendagri, agar penunjukan PJ harus dikomunikasikan dengan partai pengusung yang diganti. “Mudah-mudahan hal ini menjadi koreksi yang positif agar kedepannya tidak terjadi lagi. Penunjukan PJ Bupati harus mempertimbangkan kondisi lapangan agar tidak menyisakan opini yang negatif,” pungkasnya.(eko/sep)
Golkar Jabar Kecewa Penunjukan Pj Bupati Bekasi
