NGAMPRAH-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengukuhkan Agen Perubahan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu untuk meningkatkan kinerja serta dalam rangka menciptakan reformasi pemerintahan yang lebih baik.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengatakan kekuatan yang paling utama dalam mewujudkan pemerintahan dan reformasi birokrasi yang lebih baik adalah dengan kebersamaan dan gotong royong. “Bupati tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun Bandung Barat tercinta ini. Tapi bupati harus dibantu secara bergotong royong oleh seluruh ASN dalam pemerintahannya,” kata Hengki usai kegiatan Pengukuhan di Lembang, Kamis (2/12).
Dia berharap Agen Perubahan ini bisa meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam rangka menciptakan reformasi birokrasi. “Sehingga diharapkan dapat terwujud pembangunan yang lebih baik dengan kreatifitas, inovasi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder,” tegasnya.
Baca Juga:Markas Militer Poncol jadi Cagar Budaya19 ASN Kota Bandung Diduga Terima Bansos
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) KBB, Asep Wahyu mengatakan bahwa Pemkab Bandung Barat tengah berambisi mewujudkan birokraksi yang tangkas kelas dunia. Bukan tanpa alasan, komitmen tersebut untuk birokrasi yang akuntable, efektif, dan efisien. Serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan. “Road map dari reformasi birokrasi sedang dilakukan di bagian organisasi. Namun untuk kajiannya dilakukan oleh kita yaitu urusan penelitian dan pengembangan,” ujar Asep.
Lanjut Asep, apabila pemerintah ingin reformasi birokrasi di KBB mencapai kelas dunia maka harus ditinjau kembali sub-sektor birokasi yang ada di KBB. “Artinya apabila pemerintah ingin reformasi birokrasi, dalam rangka birokrasi kelas dunia seperti memangkas birokrasi, itu kan banyak mengilhami bahwa birokrasi itu harus ditinjau ulang dan diperbaiki kembali prosesnya,” katanya.
Dirinya juga menekankan dalam mengambil putusan dan kebijakan mengenai reformasi birokrasi nantinya pemerintah juga harus mampu memikirkan nasib para pejabat eselon empat nasib nantinya. “Ya tentu kalau kita mau ngomongin pemangkasan pasti ada yang dikorbankan dong, nantinya pejabat eselon empat itu tidak ada, coba bayangkan berapa ribu pejabat nantinya yang akan kita potong pekerjaannya,” ucapnya.