KARAWANG-Beberapa dinas di Karawang terancam lumpuh, dengan rencana penghapusan tenaga honorer di Tahun 2023 oleh Pemerintah Pusat. Lantaran, sebagian pegawai dinas tersebut diisi oleh tenaga honorer.
“Tetapi kita usahakan tidak akan terjadi kelumpuhan kerja dinas, kita akan meminta kepada Pemerintah Pusat bagaimana formulanya. Saat pemerintah ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), ” kata Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Selasa (8/3).
Sementara itu sejumlah dinas teknis yang memiliki tenaga honorer di lingkungan Pemkab Karawang adalah Satuan Polisi Pamong Praja, yang totalnya kurang lebih 100 tenaga honorer dan Dinas Perhubungan yang mencapai 159 tenaga honorer.
Baca Juga:Bank bjb Sahabat UMKM CiayumajakuningWangsit Siliwangi dan Mitos Keyeup Bodas di Waduk Jatigede
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang Acep Jamhuri mengaku, pihaknya tengah menghitung jumlah tenaga honorer di setiap dinas teknis saat ini. Ia mengatakan, jumlahnya cukup banyak dibandingkan dengan ASN.
“Kita hitung-hitung dulu. Saya yakin ada solusinya, karena mereka masih sangat dibutuhkan,” katanya.
Sekretaris Dinas Perhubungan Karawang Rahmat Gunadi mengaku, keberadaan honorer di Dinas Perhubungan sangat dibutuhkan. Bagaimana saat ini banyak tenaga honorer Dinas Perhubungan sebagai pekerja lapangan.
“Kalau Dishub ini kita sebar di lapangan dan memang yang paling banyak. Bahkan pekerjaan mereka ini hingga 24 jam di lapangan, mau panas mau hujan. Sementara kalau tenaga honorer dihapuskan, lalu bagaimana dengan penggantinya. Emang ada yang mau PNS yang kerja di jalanan, sedangkan jumlah PNS saja masih sangat kurang,” katanya.(aef/vry)