SUBANG – Politikus PDIP yang juga merupakan Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan harusnya mundur dari jabatan.
Munurut Masinton, Luhut telah menimbulkan polemik jabatan presiden 3 periode yang berujung pada aksi mahasiswa pada Senin lalu.
“Tanya ke mana tuh Menko yang selama ini, yang bukan bidang politik mewacanakan perpanjangan jabatan presiden dan melakukan, menyebarkan hoaks melalui big data, itu ke mana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan, bahwa itu adalah gagasan dari dirinya kenapa dia tidak berani tampilkan hidung, kenapa presiden,” ujar Masinton dikutip Pasundan Ekspres dari wawancara KOMPAS TV, Senin (11/4/2022).
Baca Juga:5 Fitur Smartphone Kekinian Buat Generasi Awesome Menapaki Masa DepanTerlibat Kecelakaan, Perempuan Asal Gardu Langkap Meninggal Dunia
“Di situlah sikap ksatria presiden, harusnya itu bersikap ksatria mundur dari seluruh jabatannya, harusnya seperti itu pemimpin,” tambahnya.
Apalagi, Masinton mengungkapkan berdasarkan informasi yang dikantonginya dari keterangan sejumlah ketua umum partai hingga pengurus APDESI. Ambisi bicaranya soal 3 periode jabatan presiden menunjuk pada Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan.
“Apa yang salah dengan saya bicara itu, nah ini justru keserakahan seperti ini yang harus kita lawan,” ujar Masinton.
“Kita harus ingatkan semangat perjuangan reformasi dan demokrasi itu membatasi keserakahan kekuasaan, membatasi hasrat kuasa dan tirani dari elite elite tua yang serakah ini,” lanjutnya.
Sebab, tegas Masinton, usulan maupun dukungan tiga periode jabatan presiden itu mengangkangi konstitusi dan menabrak cita-cita reformasi dan demokrasi tahun 1998.
“Harus dihentikan perilaku rakus dan serakah itu, karena esensi perjuangan reformasi dan demokrasi itu adalah membatasi kekuasaan termasuk masa jabatan diatur dua periode,” tegasnya. (idr)