POLITIK – Jelang Pilpres 2024, persaingan kancah politik semakin memanas. Pengamat politik Saiful Anam mengatakan, sudah ada dua kubu dalam tubuh PDIP yaitu kubu Istana atau kubu Jokowi dan kubu Megawati Soekarnoputri.
Benih-benih perpecahan di tubuh PDIP ini kian terlihat usai Presiden Jokowi menyiratkan bakal memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Jokowi seolah-olah menjawab pertanyaan publik, bahwa dirinya tak akan memilih Puan Maharani yang didukung oleh PDIP dan Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga:Bagaimana Cara Mengirim Pesan WA Tanpa Mengetik? Simak 3 Langkah Mudah Berikut IniPasokan Minyak Goreng Curah Belum Maksimal, Presiden Sebut Harga Sudah Turun
Saiful Anam memaparkan, dengan adanya pernyataan Jokowi pada acara Rakernas Projo, bisa disimpulkan sekarang ini secara politik bukan hanya benih-benih perpecahan, namun juga merupakan awal dari perang terbuka dengan Megawati.
Saiful melihat, sebagai orang didukung oleh Projo, Jokowi dapat dengan mudah memerintahkan Projo untuk tidak mengundang tokoh selain Ganjar Pranowo saat hadir dalam acara tersebut.
Benih Perpecahan jadi Dua Kubu di Tubuh PDI-P, Jokowi Tolak Dukung Puan Maharani
“Dengan konsekuensi kalau ada tokoh yang sudah mulai disebut-sebut merupakan salah satu kandidat pada kesempatan 2024 yang akan datang, bisa jadi Jokowi enggan atau tidak menghadiri acara tersebut,” jelas Saiful, Minggu (22/5), seperti dilansir dari pojoksatu via Fajar.co.id.
Acara itu jelas Saiful, juga dapat digunakan oleh Ganjar untuk mempublikasikan bahwa dirinya mendapat dukungan politik dari Projo dan Jokowi.
Analisa Saiful, walaupun hingga saat ini tidak mendapatkan dukungan dari PDIP, Jokowi secara terbuka menyiratkan telah memberikan dukungan untuk Ganjar.
Lalu, dengan dinamika yang muncul belakangan ini, publik dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi pembelahan di PDIP.
“Sudah terdapat dua kubu dalam tubuh PDIP, yaitu kubu istana (Jokowi) dan kubu Megawati (PDIP). Keduanya bisa jadi terus berjarak semakin mendekati Pemilu,” papar Saiful yang juga Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI). (Jni)