POLITIK – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan diduga melakukan kampanye terselubung saat sosialisasi harga minyak goreng.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto memberi respon tegas dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengingatkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) agar tidak mengulangi perbuatannya dalam melakukan kampanye politik untuk anaknya sewaktu sosialisasi harga minyak goreng (migor).
Sebab, menurut Mulyanto, aksi Zulhas tersebut tentu tidak etis dan berpotensi menyalahgunakan jabatan.
Baca Juga:Catatan Harian Dahlan Iskan: Lebih SulitBikin Ngiler! Honda Rilis Mobil Listrik dengan Warna Bergengsi
“Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan. Mendag sebagai pejabat publik harus lebih bijaksana terkait dengan sosialisasi migor Minyakita,” papar Mulyanto kepada wartawan, Selasa (12/7) via Jawapos.
Politikus PKS tersebut mengatakan, Zulhas semestinya tidak menyamakan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi atau urusan keluarga. Mulyanto juga mengingatkan, aksi itu bisa saja berujung pada pesimisme publik atas program migor Minyakita.
“Kita tidak menginginkan hal itu. Jangan menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga,” jelas Mulyanto.
Maka dari itu, Mulyanto menyarankan Zulhas agar fokus mendistribusikan Minyakita ke daerah remote terlebih lagi ke wilayah Indonesia Timur, yang selama ini tidak terjangkau migor curah. Hal tersebut cukup penting, agar harga migor dapat mencapai HET di daerah itu.
“Keunggulan migor Minyakita, yang terkemas secara sederhana tersebut, adalah dapat disimpan lebih lama dan dengan jangkauan distribusi yang luas. Mendag jangan mendistribusikannya di wilayah yang justru mudah terjangkau migor curah biasa. Ini kan tidak konsisten,” jelas Mulyanto.
Hal tersebut pun juga turut disampaikan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Amin AK. Amin menilai, aksi Zulhas tersebut tidak mendidik dan dapat saja dianggap sebagai politik uang. Lantaran, ada ajakan memilih anaknya di Pileg 2024 dan pemberian minyak goreng secara gratis.
“Meskipun tidak menggunakan uang atau fasilitas negara, karena munculnya ajakan untuk memilih, maka pemberian minyak goreng gratis tersebut bisa dianggap money politics. Sebagai pejabat publik yang mestinya menjadi teladan bagi masyarakat, maka hal itu tidak etis dilakukan,” jelas Amin.