BANDUNG-Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) meminta DPRD Kabupaten Bandung Barat agar kritis dengan tidak mementingkan diri sendiri. Hal itu menyikapi informasi yang berkembang tentang pengalokasian anggaran di tengah defisit anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Pembina Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Megahari Pujiharto mengatakan informasi yang diterimanya, adanya kesenjangan akan perbedaan anggaran pokok pikiran (pokir) buat anggota dewan.
“Masa ada beberapa anggota dewan yang punya pokir, jumlahnya gede sekali. Ini kan menimbulkan tanda tanya,” ungkap Megahari tanpa menyebut identitas anggota dewan yang mendapatkan jumlah besar anggaran pokirnya.
Baca Juga:Apakah Boleh Memakai Headset Setiap Hari? Simak Cara Menggunakan Headset agar Tidak Merusak TelingaTak Mau Kalah, Xiaomi Luncurkan Ponsel Layar Lipat, Begini Spesifikasi Xiaomi Mix Fold 2
Selain mengkritisi peran anggota dewan KBB, Megahari juga menyentil para pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Salah satunya menyoroti tentang peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dikabarkan ada pergesekan.
Padahal untuk membahas anggaran Kabupaten Bandung Barat, diantara mereka harus kompak. Ia berharap tanggalkan ego masing-masing, agar pembahasan anggaran tidak tersendat.
“Nah harapan kami, didalam TAPD nanti ada kebersamaan, sehingga pembahasan anggaran bisa segera terselesaikan,” imbuh purnabakti Kadishub KBB ini.
Dia menegaskan, kunci utama yang harus dibangun agar KBB maju sesuai cita-cita pemekaran adalah adanya soliditas diantara semua pihak.
“Pemerintah kabupaten dan DPRD, mereka harus solid dan sama- sama (menyelesaikan anggaran),” jelasnya.
Dia menambahkan berdasarkan pengalamannya sepanjang menjabat birokrat Pemkab Bandung Barat, defisit anggaran merupakan hal biasa dari tahun ke tahun.
Namun tahun belakangan, masalah defisit tersebut kian menyeruak ke permukaan hingga menjadi konsumsi publik.
Padahal sebaiknya, urusan defisit anggaran dibahas di lingkungan pemerintahan saja. Artinya menjadi rahasia antara Pemkab Bandung Barat dan Dewan KBB pula.
“Jangan kalau ada masalah internal dipublis. Ngomong defisit tapi masih bisa jalan-jalan dengan alasan study banding. Itu kan kurang elok,” pungkas tokoh masyarakat KBB tersebut.
Baca Juga:Catatan Harian Dahlan Iskan: Shinta PulangCatatan Harian Dahlan Iskan: Surat Kuasa
Sebelumnya, Pengamat Ilmu Pemerintahan dari Universitas Nurtanio Bandung, Djamu Kertabudi menjelaskan secara normatif yang dimaksud defisit anggaran ini adalah merupakan kebijakan Fiskal dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.