Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (19/09) sore di Jakarta. Pertemuan empat mata tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban, di ruang kerja Menko Airlangga. Pembahasan yang dilakukan keduanya, mengangkat isu seputar isu-isu global dan tantangan yang sedang dihadapi dunia, juga berbagai dinamika permasalahan nasional, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kemandirian ekonomi, ketahanan nasional, keamanan, dan perkembangan geopolitik dunia.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam ini, dibahas juga mengenai strategi dan sinergi antar kementerian untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian, seperti tantangan krisis pangan, energi dan keuangan, sebagai dampak dari konflik Rusai – Ukraina serta pandemi Covid-19 yang masih belum usai. Menko Airlangga menerangkan,”Saya menyambut baik kunjungan dari sahabat Saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk membahas berbagai isu penting dan strategis di tingkat global, yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari isu ketahanan pangan, krisis energi, ancaman krisis keuangan di berbagai negara lain, serta sejumlah tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dunia.”
Kedua Menteri ini juga membahas lebih teknis terkait isu ketahanan pangan, terutama setelah Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo hari ini yang mengarahkan agar Para Menteri dalam kabinetnya terus menjaga ketahanan pangan, melalui peningkatan produktivitas di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pangan. Presiden menginginkan agar neraca ketersediaan dan harga berbagai komoditas terjaga, seperti kedelai, cabai dan bawang merah agar bisa tetap terjaga sampai akhir tahun 2022. Selain itu, Presiden juga menyampaikan agar dapat mendorong peningkatan produksi kedelai nasional, sehingga kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 2,4 juta ton tidak 100 persen bergantung kepada impor. Menko Airlangga menerangkan, ”Presiden juga menginginkan agar petani bisa memproduksi kedelai, dan meminta BUMN untuk membeli dari petani dengan harga Rp 10.000 (per kilogram) sehingga harga yang sudah dijamin ini menjadi cukup menarik bagi petani agar mau menanam kedelai.”