KARAWANG – Penanganan kasus pokir (pokok pikiran) anggota DPRD Karawang terkait fee 5 persen oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) dinyatakan selesai.
Seluruh pemeriksaan terhadap pihak yang mengetahui kasus pokir tersebut sudah dihentikan. Hanya saja penyidik Kejari tidak memastikan status kasus tersebut lanjut atau dihentikan.
“Pemeriksaan sudah selesai dan tidak ada pemanggilan lagi. Hasilnya seperti apa kami masih harus melengkapi berkas kesimpulan pemeriksaan. Nanti setelah semua siap akan kami sampaikan ke masyarakat,” ujar Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana, Senin (26/9)
Baca Juga:Dosen Unsika Sosialisasikan Pemasaran Melalui DigitalPemerintah Ganti TV Analog dengan Digital, Masyarakat: Siarannya Lebih Jernih
Menurut Martha, penyidik kejaksaan sudah meminta keterangan sejumlah orang yang dianggap mengetahui proyek pokir di DPRD tersebut.
Pemeriksaan dilakukan terhadap anggota DPRD, sekretariat dewan, pejabat di lingkungan dinas hingga para kontraktor.
“Semua sudah kami periksa sesuai porsi masing-masing,” katanya.
Martha mengatakan, pelaksanaan kegiatan pokir baik di DPRD ataupun dinas-dinas harus dirubah. Dia meminta, agar ke depan pokir lebih mengutamakan mekanisme lelang atau kalaupun penunjukan langsung atau PL harus melalui online.
“Jangan seperti sekarang ini PL dilakukan secara manual. Harus menggunakan sistem online hingga potensi korupsinya semakin kecil,” katanya.
Menurut Martha, selama menangani kasus pokir di Karawang ada sejumlah hal yang harus diperbaiki. Hal utama yaitu porsi antara penunjukan langsung dan lelang lebih banyak penunjukan langsung.
Oleh karena itu, dia meminta agar proyek pokir harus lebih banyak dilaksanakan secara lelang. “Harus dirubah caranya biar semua kebagian.
Kalau pakai cara yang sekarang menutup akses pihak (pemborong) lain,” katanya.(use/vry)