KARAWANG-Ribuan masyarakat menerima bantuan soaial berupa bantuan langsung tunai (BLT) terkait dampak inflasi dari pemerintah pusat. Bantuan itu diserahkan oleh Plt Kepala Dinas Sosial Ridwan Salam bersama Pimpinan Bank Jabar Banten (bjb) Cabang Karawang, Maman Rukmana.
Plt Kadinsos Karawang, Ridwan Salam mengatakan, sebanyak 6.274 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Kabupaten Karawang, ditarget tuntas menerima bansos sumber APBD II Karawang itu hingga 25 Desember 2022 dan menghabiskan anggaran Rp3,7 miliar untuk meningkatkan daya beli masyarakat di penghujung tahun 2022 ini.
Dikatakan Ridwan, program ini sudah bergulir sejak November dan juga dicanangkan pemerintah pusat soal antisipasi dampak kenaikan inflasi. Utamanya, bagi pelaku angkutan transportasi, nelayan hingga pelaku UMKM. Sehingga, dari 12.120 KPM calon penerima pada target awal, setiap OPD kemudian melakukan validasi dan verifikasi aplikasi DTKS.
Baca Juga:Peningkatan Kualitas Kinerja Guru PPPKSekolah di Subang Sudah Terapkan Digitalisasi Pendidikan
Misalnya, Nelayan oleh Dinas Perikanan dan kelautan lewat dasar legalitas aplikasi Kusuka, kemudian Ojol dan Sopir angkutan transportasi oleh Dinas Perhubungan dengan persyaratan tertentu, hingga Pelaku UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang sudah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) di sortir yang kemudian didapati laporan menjadi 10.889 KPM. Sampai akhirnya, dikeluarkan data oleh Dinas Sosial dengan menyisir potensi doubel bantuan dari pusat dan provinsi, maka muncul jumlah 6.274 KPM yang tersebar di setiap kecamatan.
“Launchingnya hari ini di tiga kecamatan, tapi tuan rumah di Tempuran, karena Kecamatan ini adalah paling banyak jumlah KPM penerima BLT Dampak Kenaikan Inflasi ini,” ujarnya saat melauncing pembagian Bansos BLT di kantor Kecamatan Tempuran, Rabu (14/12).
Sementara itu, Kepala BJB Cabang Karawang, Maman Rukmana mengatakan, distribusi BLT dampak kenaikan inflasi ini, pihaknya mendapati penugasan bantuan oleh Pemkab Karawang untuk penyalurannya kepada 6.274 KPM dan ditarget sampai 25 Desember, sudah tuntas dengan besaran setiap KPM Rp200 ribu perbulan untuk 3 bulan.
Pihaknya, sebut Maman, siapkan titik pendistribusian yang sudah terjadwal, bahkan jika ada satu dua kecamatan yang jauh dari kantor kas BJB, di sediakan agen untuk memudahkan pelayanan akses transaksi.
“Kemarin ada bansos yang kami distribusikan via virtual account. Nah, sekarang ini teknis untuk BLT dampak kenaikan inflasi ini, adalah melalui rekening dimana saldonya langsung transit di rekening KPM dengan ragam kategori, baik nelayan, pelaku UMKM maupun jasa transportasi, alasannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas sasaran, lebih praktis dan tertib administrasinya,” katanya.(use/vry)