SUBANG-Sejumlah warga Desa Legonwetan mengeluhkan kinerja Kepala Desa Legonwetan, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang.
Pasalnya Kepala Desa Legonwetan Taripah diduga abai terhadap pembagunan desanya yang sudah menjabat dua periode ini.
Alhasil infrastruktur yang ada terlihat terbengkalai seperti terabaikan, padahal Taripah kini sudah menjabat dua periode sebagai Kepala Desa Legonwetan.
Baca Juga:Jelang Taun Baru, Satpol PP Subang Gencar Operasi MirasBeginilah Situasi Terkini Pasar Baru Subang Pasca Dikunjungi Jokowi
Sejumlah warga Desa Legonwetan berharap agar segera mendapatkan pembangunan desa yang siginfikan demi kemajuan dan perkembangan desanya.
Wawan, salah satu warga menuding Kades Legonwetan seakan tidak peduli dengan desanya sendiri. “Tahun 2020 sampai saat ini bolehlah karena ada alasan pandemi, tapi selama dua periode ini tidak ada pembangunan yang menonjol, hanya rigid beton jalan sekitar kantor desa saja,” ujarnya.
Wawan pun sangat menyayangkan kinerja buruk Kades Legonwetan yang dianggap sangat merugikan masyarakat.
“Kita sudah dirugikan, ini sudah dua periode, tapi belum bisa merasakan manfaat kinerja kades, mestinya kan sudah bisa merasakan fasilitas infrastruktur seperti yang lain,” ucapnya.
Menurut warga lain yang enggan disebut namanya juga merasakan hal yang sama, karena terbengkelainya pembangunan yang sampai saat ini belum bisa dibuat, tentu ini akan membuat pembangunan desa tahun ini tertunda dan tertinggal.
Masih menurut warga tersebut, ada banyak pembangunan jalan desa yang masih tidak layak, warga juga merasa khawatir jika anggaran desa justru dipakai untuk kepentingan pribadi.
Beberapa warga berharap melalui media ini agar Pemkab Subang melakukan pemeriksaan dan audit pelaksanaan APBDes di Desa Legonwetan, Kecamatan Legonkulon ini.
Baca Juga:Libur Nataru, 320 Ribu Kendaraan Melintas di Tol CipaliWarga Subang Antusias Sambut Kedatangan Presiden Jokowi
Sementara itu, Kepala Desa Legonwetan Taripah mengungkapkan bahwa selama Ia menjabat hanya dapat melakukan pembangunan yang sifatnya sementara saja.
“Dengan anggaran sekitar 1 Milyar yang kami dapat dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kami hanya dapat melakukan pengerasan atau pengarugan jalan dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT),” ujarnya.
Taripah mengatakan dengan anggaran yang besarnya kurang lebih 1 Milyar habis terbagi-bagi untuk pemberdayaan dan penanganan darurat yaitu abrasi.
“Ya gak cukup, karena buat gaji perangkat, honor ini dan itu. Kemudian penanganan abrasi yang selama ini kita lakukan juga mengambil anggara dari situ,” katanya.