KAB. GARUT – Bupati Garut Rudy Gunawan memberikan pemaparan bersemangat dalam pelaksanaan verifikasi lanjutan penghargaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tahun 2023.
Acara berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut (24/7/2023).
Kabupaten Garut telah menorehkan prestasi gemilang dengan memperoleh predikat “Swasti Saba Wistara” pada tahun 2019, namun Bupati Garut menggarisbawahi bahwa perjalanan menuju kesehatan masyarakat belum selesai.
Baca Juga:GELARI PELANGI JABAR 2023, Atalia Apresiasi PKK Kota Bandung Perkuat Sektor Ekonomi dan Pendidikan KeluargaBupati Garut : Tujuan Hidup adalah Selamat di Dunia dan Akhirat
Selama ini, sembilan tatanan di Kabupaten Garut dibina dan diampu oleh dinas teknis, Forum Garut Sehat, serta masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam mewujudkan sembilan tatanan tersebut.
“Oleh sebab itu saya juga ingin menegaskan kembali bahwa Garut dengan forum yang terbentuk bukan saja pentaheliks tapi kita menggunakan multiheliks, itu bersatu-padu menyelesaikan masalah-masalah yang masih kurang, meskipun kita sudah mendapatkan status Swasti Saba Wistara yang sudah kita terima pada tahun 2019,” ucap Bupati Garut.
Salah satu tatanan yang mendapatkan perhatian khusus adalah tatanan sosial, terutama setelah masa pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Garut melakukan upaya pemulihan (recovery) dengan melibatkan partisipasi aktif semua pihak.
“Kita juga selain daripada menggerakan dana APBD kabupaten dan juga back up-nya kita sudah tahu bahwa semua dana direalokasi diefesien oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat menggelontorkan dana sosial dalam rangka menangani COVID-19,” lanjutnya.
Rudy menjelaskan secara periodik dan sesuai kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Garut berupaya mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data kemiskinan yang dikelola bersama oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Garut bersama dengan para kepala desa.
Ia juga menerangkan secara periodik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, selain mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pihaknya juga memiliki data-data kemiskinan yang dikelola bersama oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Garut bersama dengan para kepala desa.
“Jadi hal yang berhubungan bagaimana secara sosial baik dari sisi regulasi maupun dari sisi pendataan, kita update terus dan dari sisi pelaksanaan baik dalam bentuk subsidi maupun dalam bentuk fasilitas-fasilitas lain,” pungkasnya. (Diskominfo Garut/Fauziah Ismi)