Diskusi terbuka dengan berbagai elemen masyarakat sipil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu (30/7/2023) menjadi wadah untuk mengemukakan pandangan tersebut.
“Prajurit TNI aktif boleh duduk di jabatan sipil, tapi ketika korupsi tidak mau tunduk pada hukum sipil. Ini inkonsistensi kebijakan,” tegas Usman Hamid.