PASUNDAN EKSPRES – Kabinet di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan didominasi oleh politisi. Jumlahnya bahkan diperkirakan lebih besar dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Meskipun demikian, beberapa posisi strategis kemungkinan besar tidak akan diisi oleh politisi. Posisi tersebut termasuk Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri “Triumvirat” yang mencakup Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini disampaikan oleh Hanta Yudha, seorang pengamat politik, dalam acara Ni Luh di Kompas TV.
“Saya menduga jumlah menteri dari partai politik dalam kabinet Prabowo-Gibran akan lebih banyak daripada di era Joko Widodo,” ujar Hanta. Ia menyatakan bahwa kabinet Jokowi awalnya hanya diisi oleh 16 menteri berlatar belakang politisi dari total 34 posisi menteri. Namun, setelah reshuffle, jumlahnya meningkat menjadi 18 menteri dari parpol.
Baca Juga:Kolaborasi antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat Untuk Hari Pendidikan Nasional!Sejarah dan Tema Hari Pendidikan Nasional Untuk Para Guru dan Murid Indonesia!
Prediksi ini juga berkaitan dengan jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak. Hanta menyebut bahwa kemungkinan kabinet Prabowo-Gibran akan menambah nomenklatur baru. “Mungkin akan ada 34 menteri, bisa juga 40 atau bahkan lebih,” tambahnya.
Namun, Hanta juga mengingatkan bahwa kabinet yang terlalu besar bisa berdampak negatif pada kinerja pemerintah. Semakin banyak menteri bisa menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan mengurangi efisiensi pemerintahan. “Koalisinya sudah gemuk ditambah dengan banyaknya komposisi menteri, berpotensi membuat pemerintahan kurang efektif,” katanya.
Meskipun kabinet diprediksi penuh dengan politisi, Hanta menekankan bahwa posisi strategis seperti Menteri Triumvirat dan Menteri Keuangan diperkirakan akan diisi oleh profesional yang bukan berasal dari parpol. Ia menyarankan agar Prabowo memilih menteri berdasarkan kompetensi dan tidak hanya berdasarkan proporsi partai dalam koalisi.
Dalam beberapa pemerintahan sebelumnya, khususnya di era Joko Widodo, terjadi pertambahan menteri dari kalangan partai politik akibat reshuffle. Seiring dengan jumlah koalisi yang banyak, prediksi ini masuk akal karena Prabowo tampaknya ingin mengakomodasi berbagai pihak untuk memperkuat pemerintahannya.