PASUNDAN EKSPRES – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong 3 persen dari gaji pekerja setiap bulan diharapkan dapat mendorong masyarakat yang belum memiliki rumah untuk segera memilikinya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Selatan, Novian, menyatakan, “Kebijakan pemerintah pusat itu bagus, karena tujuannya agar pekerja punya rumah,” ujarnya pada Minggu (2/6/2024).
Namun, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono enggan banyak berkomentar mengenai polemik Tapera. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (3/6/2024), ia mengatakan, “Itu saya nggak mau komentar karena sudah banyak komentarnya.” Basuki menambahkan bahwa penjelasan mengenai program ini sudah cukup diberikan oleh pihak lain dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa waktu lalu. “Banyak sekali memang. Tapi saya kira sudah cukup penjelasannya ada dari KSP dan dari mana-mana,” ujarnya. Mengenai kritik terhadap program Tapera, Basuki hanya berkata, “Ya nanti kita ikuti saja prosesnya.”
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengadakan jumpa pers bersama pihak terkait pada Jumat (31/5/2024). Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko menegaskan bahwa program Tapera akan terus berjalan meskipun ada penolakan dari beberapa pekerja dan pengusaha. “Kesimpulan saya bahwa Tapera ini tidak akan ditunda, wong memang belum dijalankan,” katanya.
Baca Juga:Apakah Program Tapera Tidak Efektif Atasi Krisis Perumahan? Ini Alasannya!Alasan di Balik Pengunduran Diri Pucuk Pimpinan IKN
Turut hadir dalam jumpa pers tersebut adalah Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Dirjen PHI & Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Jasmi, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Saiful Islam.
Program Tapera ini memang menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta keluarga tanpa rumah. Dengan adanya potongan sebesar 3 persen dari gaji pekerja, diharapkan dapat terkumpul dana yang cukup untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak.
Namun, kritik muncul dari berbagai kalangan. Beberapa pekerja dan pengusaha merasa keberatan dengan kebijakan ini, menganggapnya sebagai beban tambahan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai transparansi dan efektivitas penggunaan dana Tapera, apakah benar-benar akan sampai kepada mereka yang membutuhkan.