PASUNDAN EKSPRES – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mempersiapkan konsep untuk mengelola konsesi tambang selama dua tahun terakhir. Mereka juga telah mendirikan sebuah perusahaan khusus untuk mengelola tambang tersebut. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkapkan bahwa perusahaan ini nantinya akan dipimpin oleh Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif.
Gudfan adalah putra KH Abdul Ghofur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur. Selain aktif sebagai kader dan pengurus Nahdlatul Ulama, Gudfan juga dikenal sebagai pengusaha dengan keterlibatan di berbagai perusahaan.
Menurut situs resmi NU, Gudfan beberapa kali menjabat sebagai bendahara dalam berbagai organisasi di bawah naungan NU. Pada periode 2012-2017, ia menjabat sebagai Bendahara Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa. Ia juga pernah menjabat sebagai Bendahara Rabithah Ma’ahid Islamiyah PWNU Jawa Timur pada periode 2013-2018. Pada 31 Januari 2022, Gudfan dikukuhkan sebagai bendahara PBNU, dan pada Agustus 2022, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bendahara Umum PBNU menggantikan Mardani H. Maming yang tersandung kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga:Situs Web Anda Siap? Google Beralih Sepenuhnya ke Pengindeksan SelulerMoeldoko Ungkap Alasan Kebijakan Tapera di Tengah Backlog 9,9 Juta Unit
Gudfan memiliki usaha di berbagai sektor seperti pertambangan batubara, minyak dan gas, petrokimia, serta informasi dan teknologi. Yahya Cholil Staquf menyatakan keyakinannya bahwa Gudfan mampu menyediakan jaringan bisnis yang memadai dalam sektor pertambangan.
Saat ini, PBNU masih dalam proses menentukan lokasi tambang yang akan dikelola. “Nanti akan kami tawar, ini soal tawar menawar juga,” ujar Yahya.
Perlu diketahui, Presiden Jokowi telah memberikan izin wilayah usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi keagamaan, termasuk NU. Yahya menyatakan rasa terima kasihnya atas langkah pemerintah ini. “Kami melihat ini sebagai peluang yang harus segera kami tangkap. Kami memang membutuhkannya,” katanya di Kantor PBNU, Jakarta, pada 6 Juni 2024.
Gus Yahya menduga perhatian pemerintah kepada NU sangat besar karena NU memiliki umat yang begitu banyak. “Mungkin ya, ini husnudzon kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU, karena NU punya umat yang begitu besar,” tuturnya.