Bambang Susantono, yang sebelumnya berkarir di ADB, diharapkan mampu menggunakan pengalamannya dalam proyek-proyek besar untuk mengatasi hambatan ini. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengalaman internasional tidak selalu mudah diterapkan dalam konteks lokal yang penuh dengan dinamika unik.
Selain itu, upaya menarik investor juga belum menunjukkan hasil yang memadai. Meskipun IKN menawarkan berbagai insentif, ketidakpastian dalam pembebasan lahan dan birokrasi yang rumit membuat investor ragu untuk berkomitmen. Hal ini menjadi perhatian serius karena investasi swasta sangat diharapkan untuk mendanai sebagian besar proyek infrastruktur di IKN.
Dinamika Internal dan Keputusan Mundur
Dhony Rahajoe, dengan latar belakangnya di Sinarmas, sebenarnya memiliki banyak harapan untuk membawa efisiensi dan manajemen proyek yang lebih baik. Namun, birokrasi pemerintah yang berbeda dengan sektor swasta ternyata menjadi tantangan tersendiri. Kecepatan proyek yang diharapkan Dhony tidak sejalan dengan proses birokrasi yang ada, membuatnya merasa tidak mampu mencapai target yang diharapkan.
Baca Juga:Detik-Detik Mengerikan di Sampit, Tari Perang dan Teriakan MistisSolar Parker Probe NASA Menembus Matahari, Membuka Wawasan Baru tentang Tata Surya
Kedua pimpinan ini akhirnya memutuskan untuk mundur setelah melalui serangkaian evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi memang dikenal sering melakukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek strategis nasional, termasuk IKN. Keputusan untuk meminta Bambang dan Dhony mundur didasarkan pada ketidakpuasan terhadap progres yang dicapai serta kebutuhan untuk mencari pemimpin baru yang mampu menjawab tantangan yang ada.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe tentu menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan proyek IKN. Namun, pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek ini dengan mencari pengganti yang tepat. Nama-nama calon pengganti sudah mulai beredar sejak Agustus 2023, menunjukkan bahwa pemerintah sudah mempersiapkan langkah antisipatif.
Upacara 17 Agustus yang direncanakan akan digelar di IKN menjadi salah satu ujian besar bagi kesiapan infrastruktur. Meskipun kondisi di lapangan masih jauh dari sempurna, dengan jalanan berlumpur dan fasilitas umum yang belum sepenuhnya siap, pemerintah optimis dapat mengatasi tantangan ini. Presiden Jokowi sendiri sudah mempertimbangkan skenario cadangan untuk memastikan upacara berjalan lancar.