PASUNDAN EKSPRES – Penyelesaian konflik antara ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) di Pasir Impun beberapa waktu lalu harus menjadi perhatian serius bagi para pembuat kebijakan. DPRD Kota Bandung kini mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segera melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang rawan konflik antara kedua kelompok tersebut, guna mencegah insiden serupa di masa depan.
Anggota DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat, menyarankan agar pemerintah mulai memetakan area yang memiliki potensi konflik tinggi antara opang dan ojol. Hal ini penting untuk menghindari terulangnya perselisihan di kemudian hari. “Pemkot harus mulai memetakan wilayah yang rawan konflik antara opang dan ojol. Dengan demikian, konflik seperti ini bisa dicegah sebelum terjadi lagi,” ujar Yoel saat diwawancarai oleh Jabar Ekspres, Rabu (11/9).
Setelah lokasi-lokasi dengan potensi konflik teridentifikasi, lanjut Yoel, Pemkot dapat lebih mudah mengukur tingkat risiko perselisihan di setiap area tersebut. Ini juga memungkinkan langkah-langkah pencegahan dapat diambil lebih cepat dan tepat. “Jika potensi konflik bisa diminimalisir, komunikasi antar pihak bisa lebih baik. Baik itu melibatkan aparat setempat, Dinas Perhubungan, atau bahkan masyarakat di sekitar lokasi tersebut untuk bersama-sama mencari solusi,” tambahnya.
Baca Juga:Dishub Bandung, Tuntaskan Polemik Ojol dan Opang Pasirimpun dengan Solusi Win-WinKronologi Ojol di Pasirimpun Bandung, Kesalahpahaman Berujung Konflik Besar!
Yoel juga menekankan bahwa penting bagi Pemkot untuk mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah saat melakukan pemetaan. Setiap daerah memiliki kondisi sosial dan dinamika yang berbeda, sehingga pendekatan yang diterapkan pun tidak bisa disamakan. Namun, ia berharap warga tetap dapat memilih dan berinteraksi dengan moda transportasi sesuai kebutuhan tanpa khawatir akan konflik. “Bisa jadi, seperti yang terjadi di Pasir Impun, kerjasama antara ojol dan opang bisa menjadi solusi terbaik. Tapi tentu setiap lokasi memiliki tantangannya sendiri,” jelas politisi dari PSI tersebut.
Sementara itu, anggota dewan lainnya, Erick Darmadjaya, menyoroti kemungkinan adanya dampak yang lebih parah jika konflik antara ojol dan opang terus dibiarkan tanpa penanganan yang tepat. Menurut Erick, Pemkot harus segera mencari jalan tengah agar perselisihan ini tidak berkembang menjadi kekerasan fisik yang lebih serius. “Jika dibiarkan, konflik ini bisa berujung pada hal yang lebih buruk, seperti pertumpahan darah. Pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatur,” ujar Erick, menutup pernyataannya.