PASUNDAN EKSPRES – Dengan adanya kebijakan opsen pajak dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, proyeksi penjualan mobil baru di Indonesia tahun 2025 diprediksi menghadapi tantangan signifikan. PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) telah memberikan pandangannya, bahwa target penjualan satu juta unit per tahun sulit dicapai. Bahkan, angka realistis yang lebih mungkin adalah sekitar 800-900 ribu unit.
Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer (COO) PT HMID, menegaskan bahwa pihaknya memiliki pandangan konservatif terhadap pasar otomotif tahun depan. “Kalau dengan usaha yang ada, kalau kita bisa jaga market 800 ribuan atau dekat 900 ribu, itu sudah the best. Jadi saya rasa penjualan 870-860 ribu unit (setahun) sudah terbaik untuk market Indonesia,” ujarnya kepada wartawan di kawasan SCBD (15/12), Jakarta Selatan. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap realistis terhadap potensi pasar, mengingat dinamika kebijakan perpajakan yang terus berkembang.
Kebijakan Pajak: Faktor Penentu
Opsen pajak dan PPN 12 persen memang belum resmi diberlakukan, namun prediksi dampaknya telah menjadi perhatian utama pelaku industri. Fransiscus mengungkapkan bahwa keputusan akhir terkait petunjuk teknis (juklak) dan pelaksanaan aturan tersebut akan sangat menentukan strategi penjualan. “Kita tunggu juklak juknisnya. Saat ini belum ada brand yang mau naikkan harga, kalau bisa absorb, itu akan di-absorb. Kalau harus dinaikkan, kita naikkan. Tapi sesuai kemampuan konsumen Indonesia,” jelasnya.
Baca Juga:Prabowo Usul Gubernur Dipilih DPRD, Ini Respons PKB dan NasDem!Peran Jokowi dan Maruarar Sirait dalam Kekalahan Ridwan Kamil
Sikap fleksibel yang ditunjukkan HMID mencerminkan upaya menjaga daya beli masyarakat, meski kenaikan pajak berpotensi memengaruhi harga kendaraan. Namun, Fransiscus juga menekankan pentingnya memperhatikan kemampuan konsumen sebelum memutuskan perubahan harga.
Peran Kebijakan Insentif
Fransiscus menyoroti bagaimana kebijakan seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) pada masa pandemi pernah menjadi katalis bagi peningkatan penjualan. Menurutnya, jika kebijakan serupa diterapkan kembali dengan rujukan kandungan lokal (TKDN) dan investasi perusahaan, pasar dapat mengalami perbaikan. “Kalau semua APM mengeluarkan produk baru, saya rasa kustomer mau menggantikan kendaraannya. Apalagi ada inisiatif-inisiatif kayak relaksasi pajak seperti pandemi dengan rujukan dua pertimbangan tadi,” ujarnya.