Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pendapatan pajak meningkat untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, masyarakat diperkirakan harus menghadapi lonjakan harga yang berpotensi menambah tekanan ekonomi.
Barang Mewah Terkena PPN dan PPnBM: Kendaraan Jadi Fokus Utama
Kendaraan bermotor mewah juga masuk dalam daftar barang yang dikenakan PPN 12% dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Aturan ini tercantum dalam PMK Nomor 141/PMK.010/2021, yang mengatur tarif pajak berdasarkan spesifikasi kendaraan.
Misalnya:
- Kendaraan roda empat kapasitas silinder hingga 3.000 cc dikenakan tarif antara 15%-40%.
- Kendaraan di atas 3.000 cc hingga 4.000 cc mendapat tarif lebih tinggi, mencapai 70%.
- Motor berkapasitas 250-500 cc dikenakan pajak hingga 60%.
Tak hanya itu, kendaraan khusus seperti yang digunakan untuk medan ekstrem juga termasuk kategori ini. Bagi konsumen, kebijakan ini tentu membuat harga kendaraan mewah semakin mahal. Konsumen mungkin perlu mempertimbangkan ulang rencana pembelian mobil atau motor premium pada tahun mendatang.
Baca Juga:Mahkamah Agung Tolak PK Terpidana Kasus Pembunuhan Vina dan Eky, Novum Dinilai Tak Memenuhi Syarat  Kalender 2025 PDF Lengkap dengan Cuti Bersama, Siapkan Jadwalmu Sekarang!
Kendati demikian, kebijakan ini dinilai strategis. Selain meningkatkan pendapatan negara, pemerintah juga ingin mengendalikan konsumsi barang mewah yang dinilai menciptakan ketimpangan sosial dan berdampak negatif terhadap lingkungan.
Dampak Kenaikan PPN dan Kebijakan Pajak bagi Konsumen dan Industri
Kenaikan HJE rokok, tarif PPN, dan PPnBM akan berdampak pada dua sisi: penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Pemerintah optimistis kebijakan ini akan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Namun, dari sisi konsumen, beban pajak yang lebih tinggi bisa menjadi pukulan tambahan, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup. Begitu pula industri otomotif dan tembakau yang mungkin menghadapi penurunan daya beli.
Pelaku usaha perlu menyesuaikan strategi bisnis, baik melalui penyesuaian harga maupun promosi. Sementara itu, konsumen diharapkan lebih bijak dalam merencanakan pengeluaran mereka.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menunjukkan upaya serius dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan sehat. Langkah-langkah seperti pengendalian konsumsi barang mewah dan peningkatan pendapatan pajak diyakini dapat mendukung pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Namun, bagaimana kebijakan ini berdampak di lapangan tentu akan bergantung pada kesiapan masyarakat dan industri dalam menyesuaikan diri.