PASUNDAN EKSPRES – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara tegas mempersilakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan pejabat negara, jika memang memiliki bukti yang kuat. Prasetyo menegaskan bahwa setiap pengungkapan tetap harus berdasarkan fakta hukum.
“Memangnya ada ya? Kalau ada disampaikan saja, kan semua kan landasannya hukum, fakta hukum lah,” ucap Prasetyo dalam wawancara program Metro Hari Ini di Metro TV, Minggu, 29 Desember 2024.
Komentar ini muncul setelah Hasto Kristiyanto menyebut dirinya memiliki sejumlah bukti berupa puluhan video terkait dugaan korupsi pejabat negara. Pernyataan ini memicu perhatian publik dan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta Hasto melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang.
Baca Juga:Spoiler Seru Solo Leveling Season 2 2025, Siap-Siap Jadi Hunter TerkuatSeru Banget! Ini Dia 16 Anime Paling Dinanti Rilis Tahun 2025
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menekankan pentingnya melaporkan dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum (APH) agar dapat ditindaklanjuti secara prosedural. “KPK berharap. Siapapun yang memiliki informasi, tentang adanya tindakan korupsi, yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi,” kata Tessa kepada Metrotvnews.com pada hari yang sama.
Menurut Tessa, ada tiga instansi yang dapat menjadi tujuan laporan dugaan korupsi tersebut: KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan. Tessa juga mengingatkan bahwa data yang dimiliki Hasto akan sia-sia jika hanya disampaikan secara publik tanpa langkah hukum yang konkret.
Persoalan ini memunculkan tantangan bagi Hasto Kristiyanto untuk membuktikan pernyataannya dengan langkah nyata. Dukungan hukum dan penegakan keadilan menjadi sorotan, terutama dalam kasus dugaan rasuah yang melibatkan pejabat negara.
Dengan adanya pernyataan terbuka dari berbagai pihak, Hasto kini diharapkan dapat membawa data yang dimilikinya ke ranah hukum untuk diuji kebenarannya. Langkah ini tidak hanya untuk mengungkap fakta, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum di Indonesia.
Apakah Hasto Kristiyanto akan memenuhi harapan publik dan KPK dengan melaporkan dugaan ini? Jawaban atas pertanyaan ini masih dinanti, sementara publik terus menyoroti perkembangan isu yang menyangkut integritas pejabat negara.