PASUNDAN EKSPRES – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi tudingan dari PDI Perjuangan terkait penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang disebut sebagai pengalihan isu. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dengan tegas menepis pernyataan tersebut.
Dalam jumpa pers yang digelar Selasa (7/1/2025), Tessa menegaskan bahwa penggeledahan merupakan bagian dari upaya penyidikan yang dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. “Jika ada pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat dibicarakan, mari kita biarkan itu berada di ruang publik,” ujarnya.
Konteks Penggeledahan
Penggeledahan rumah Hasto di Bekasi Timur dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam penyelidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku. Meski demikian, Juru Bicara PDI-P, Chico Hakim, menilai bahwa penggeledahan ini sarat dengan drama dan lebih dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu besar lainnya.
Baca Juga:Ini Bocoran Anime Possibly the Greatest Alchemist of All Time Episode 2 yang Wajib Kamu TahuMau Duit Cash? Gini Cara Tarik Saldo DANA di Alfamart 2025!
Menurut Chico, langkah KPK ini seolah-olah dirancang untuk mencuri perhatian publik dari isu besar yang sedang berkembang, meskipun ia tidak merinci isu apa yang dimaksud. Pernyataan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara KPK dan PDI-P dalam menyikapi kasus hukum yang sedang berjalan.
Tanggapan KPK
Dalam menjawab tudingan tersebut, Tessa menegaskan bahwa KPK hanya fokus pada tugas utamanya, yaitu menegakkan hukum tanpa terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang di masyarakat. Ia menambahkan bahwa setiap tindakan yang diambil penyidik didasarkan pada fakta dan kebutuhan investigasi.
“KPK bekerja secara profesional dan independen. Penggeledahan ini adalah bagian dari proses hukum yang sudah direncanakan sebelumnya, bukan reaksi terhadap isu lain,” kata Tessa.
Isu yang Membayangi
Di tengah penggeledahan ini, laporan dari OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai salah satu finalis pemimpin terkorup sedunia tahun 2024 turut menjadi sorotan. Meski demikian, KPK tidak memberikan komentar langsung terkait laporan tersebut, karena fokus utama mereka adalah pada kasus yang sedang diselidiki.
Sementara itu, pihak PDI-P terus mengkritisi langkah KPK, menuding bahwa lembaga antikorupsi ini telah kehilangan arah dengan menjadikan penggeledahan rumah Hasto sebagai alat politik. Namun, KPK tetap konsisten menyatakan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh tekanan politik dalam menjalankan tugasnya.