Namun, tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah memastikan efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan layanan publik yang esensial. Oleh karena itu, monitoring yang ketat, transparansi dalam pelaksanaan, serta keterlibatan publik dalam mengawasi kebijakan ini menjadi faktor kunci keberhasilannya.
Apakah langkah efisiensi ini akan benar-benar membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan anggaran negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.