JABAR – Keberanian seorang siswi SMA di Cirebon, Hanifah, membongkar praktik pungutan liar (pungli) di sekolahnya menjadi sorotan publik. Ia mengungkap adanya pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) serta pungutan SPP yang dibebankan kepada siswa. Aksi ini ia lakukan saat Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, berkunjung ke sekolahnya.
Pungutan SPP dan Pemotongan PIP
Dalam pertemuan tersebut, Hanifah mengungkap bahwa SMAN 7 Cirebon memungut SPP sebesar Rp 200 ribu per bulan, meskipun sekolah negeri seharusnya tidak menarik biaya semacam itu. Ia juga mengadukan bahwa dana PIP yang seharusnya membantu siswa kurang mampu justru mengalami pemotongan.
Pihak sekolah pun tidak membantah pernyataan Hanifah. Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Humas SMAN 7 Cirebon, Undang Ahmad Hidayat, mengakui adanya pungutan tersebut dengan alasan untuk membayar utang pembangunan sekolah. “Itu tuh mungkin karena kita banyak utang pak, pembangunan,” katanya dalam video yang diunggah di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Baca Juga:Tarik Tunai di Minimarket Pakai Kartu BCA? Sudah Berlaku di Kenakan Biaya Tambahan!Ketahuan Mencuri, Pendaki Bandung Dilarang Seumur Hidup dari Gunung Slamet!
Sementara itu, terkait pemotongan dana PIP, pihak sekolah justru menyebut bahwa uang tersebut bukan untuk keperluan sekolah, melainkan dialokasikan ke partai politik. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa bantuan pendidikan tidak disalurkan sesuai peruntukannya.
Siapa Hanifah?
Hanifah ternyata bukan dari keluarga kurang mampu. Ia adalah anak pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, meski berasal dari keluarga ASN, ia tetap menerima bantuan PIP, yang seharusnya hanya diberikan kepada siswa kurang mampu.
Hal ini pun menjadi pertanyaan Dedi Mulyadi. “Kok anak ASN bisa dapat PIP ya?” tanyanya kepada Hanifah. Menanggapi hal tersebut, Hanifah menjelaskan bahwa uang PIP yang ia terima digunakan untuk membayar tunggakan SPP dan kebutuhan sekolah lainnya. “Kalau aku dipakai untuk lunasin tunggakan SPP, karena bundanya belum bisa bayar waktu itu. Dibayarin sama bantuan PIP, sisanya buat lunasin yearbook sama graduation,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hanifah mengatakan bahwa hampir semua siswa di sekolahnya yang tidak mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) otomatis memperoleh PIP. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan pendidikan.