“Nah, saya nanti akan melakukan itu pada taraf bupati/wali kota (termasuk wakil bupati/wakil wali kota). Kan harus (jadi) tauladan,” ungkap KDM.
Selain itu, ia juga akan meninjau kembali anggaran operasional rumah dinasnya. Jika ditemukan komponen yang tidak diperlukan, anggaran tersebut akan dicoret atau dikurangi sesuai kebutuhan.
“Terus saya lihat lagi biaya untuk rumah dinas saya, akan saya lihat komponennya apa saja dan sebagian akan saya coretin yang dirasa tidak perlu,” ujar KDM.
Baca Juga:Cara Aktivasi & Pakai DANA Cicil 2025, Belanja Jadi Makin Gampang!DANA PayLater Bisa Dicairkan? Ini Trik Terbaru 2025 yang Harus Kamu Tahu!
Langkah-langkah yang diambil oleh Dedi Mulyadi ini menegaskan bahwa dirinya ingin menanamkan budaya efisiensi dalam penggunaan APBD, tidak hanya di level provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota. Dengan sikap ini, ia berharap pemimpin daerah di Jawa Barat bisa lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.